Rancangan KUA-PPAS 2027, Abd Azis Tekankan Perencanaan Program Harus Berbasis Data Akurat

BANGGAI TERKINI, Banggai – Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 resmi disetujui oleh DPRD dan Pemda Banggai Laut untuk selanjutnya dibahas ditingkat Badan Anggaran (Banggar).

Meski demikian ada beberapa catatan kritis yang disampaikan oleh fraksi di DPRD diantaranya Fraksi Gerbang Nur melalui juru bicaranya Abd Azis.

Azis menegaskan, penyusunan program dan kegiatan pemerintah harus didasarkan pada data yang akurat serta mengakomodasi aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun hasil reses anggota DPRD, sebab Ia menilai bahwa kualitas APBD sangat ditentukan oleh kualitas perencanaannya. “Kami memandang bahwa dokumen ini merupakan landasan awal yang akan menentukan kualitas APBD nanti,” tegas Azis, Kamis (23/7/2026).

Menurut politisi Partai Hanura itu, Rancangan KUA-PPAS merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman awal dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dituangkan harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara nyata.

Selain itu, Azis mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi seluruh potensi yang dimiliki Banggai Laut. “Misalnya sektor perikanan, kelautan, pariwisata, jasa, pengelolaan aset daerah, maupun sumber-sumber pendapatan lain yang sah,” tuturnya.

Fraksi Gerbang Nur juga berharap kebijakan anggaran tahun 2027 lebih memperhatikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Menurutnya, masyarakat harus memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi antarpulau, penyediaan air bersih, telekomunikasi, serta pelayanan dasar lainnya.

Azis menambahkan, dokumen KUA-PPAS menggambarkan arah kebijakan fiskal daerah, strategi pembangunan, prioritas program, hingga batas maksimal alokasi anggaran bagi setiap perangkat daerah.

“Pembahasan KUA-PPAS bukan sekadar memenuhi tahapan administrasi sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, tetapi menjadi momentum untuk memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, mampu menjawab tantangan pembangunan, dan selaras dengan visi pembangunan Banggai Laut,” pungkasnya.

Penulis : Nomo
Editor : –