Menu ✖

Otomatis
Berita Terkini

Berita Utama

RDP Bersama DPRD Banggai Laut, PLN Siap Nyalakan Listrik saat Sahur untuk Masyarakat Labobo, Bangkurung dan Bokan

badge-check

Ketua DPRD Banggai Laut, Patwan Kuba memimpin RDP bersama PLN, Senin 10 Maret 2025 (Foto: Nomo/BanggaiTerkini) Perbesar

Ketua DPRD Banggai Laut, Patwan Kuba memimpin RDP bersama PLN, Senin 10 Maret 2025 (Foto: Nomo/BanggaiTerkini)

BANGGAI TERKINI, Banggai – Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banggai Laut untuk menanggapi keluhan masyarakat tentang penambahan jam nyala listrik khususnya bulan Ramadhan di Kecamatan Labobo, Bangkurung dan Bokan Kepulauan menemui titik temu.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar, Senin 10 Maret 2025 itu Ketua DPRD
Patwan Kuba meminta penjelasan ke PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Banggai mengapa bulan Ramadhan tahun 2025 ini, PLN tak melakukan penambahan jam nyala listrik khusus ketika masyarakat melakukan sahur padahal ditahun sebelumnya selalu dilakukan penambahan. “Sebagai mitra Pemda tentu DPRD harus bersikap, untuk meminta penjelasan ke PLN serta menjelaskan ke publik apa yang menyebabkan sampai masyarakat di Labobo, Bangkurung dan Bokan Kepulauan ini tidak bisa menikmati,” terang Patwan.

RDP bersama PLN ULP Banggai, Senin 10 Maret 2025 (Foto:Nomo/BanggaiTerkini)

Manager ULP PLN Banggai Rahmat Hidayat menjelaskan ada dua kendala yang menyebabkan pasokan listrik khususnya penambahan jam nyala di bulan ramadhan tahun 2025 ini. Ia menyebut, satu karena belum adanya surat resmi atau Surat Perintah Kerja (SPK) dari PLN Sulututenggo untuk melakukan penambahan jam nyala pada saat sahur.

Ia mengaku secara administrasi Pemda telah menyurat resmi dan pihaknya telah meneruskan ke PLN Suluttenggo, namun hingga saat ini belum adanya balasan.

Kedua yakni daily offtake thruput (DOT) BBM Industri dari depot Fuel Pertamina Banggai yang telah maksimal. “Dimana jika dipaksakan untuk melakukan penambahan jam nyala khusus sahur akan terjadi kritis stok pasokan BBM di PLN,” jelasnya.

Mendengar penjelasan itu Patwan Kuba memberikan solusi agar dilakukan pemangkasan jam nyala normal sebanyak tiga jam untuk dialihkan ketika sahur. “Jadi jam nyalanya lagi dari jam 2 sampai jam 5 subuh,” ucapnya.

“Sambil menunggu, saya pastikan bersama teman-teman di Komisi III dalam waktu dekat akan ke PLN pusat,” imbuhnya.

Anggota DPRD Zulfikar saat memberikan masukan di RDP bersama PLN ULP Banggai (Foto: Nomo/BanggaiTerkini)

 

DPRD Sayangkan Sikap PLN yang Tidak Peka Kebutuhan Masyarakat

Meski demikian, Patwan menyayangkan sikap PLN yang dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat, sebab keadaan bulan Ramadhan seperti saat ini sudah pasti terjadi saban tahun. “Kami anggap PLN tidak peka, saya menyatakan ini karena kami mengerti suasana masyarakat di Labobo, Bangkurung dan Bokan,” tegas Patwan.

Setali tiga uang Anggota DPRD Banggai Laut Komisi III Zulfikar menyayangkan PLN ULP Banggai yang tidak menambah jam nyala listrik di Labobo, Bangkurung dan Bokan Kepulauan khusus untuk sahur di bulan Ramadan.

Zulfikar menilai dengan alasan ketersediaan stok BBM dan administrasi sangat tidak bisa diterima. Pasalnya persoalan ini semestinya sudah bisa diselesaikan sejak jauh hari sebelum Ramadhan, jika memang demikian alasanya PLN bisa berkomunikasi lebih intens ke Pertamina untuk melakukan menambahkan stok BBM industri. “Kita bisa berkomunikasi misalnya ke DPRD agar bisa dilakukan dorongan,” ucap Fikar.

Politis partai Gerindra itu meminta PLN agar lebih responsif dengan kebutuhan masyarakat di bulan Ramadan. Menambah jam nyala listrik atau melakukan penyesuaian jam nyala bisa dijadikan solusi dan menjadi langkah yang sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan listrik saat sahur.

Selain itu, Ia menegaskan pentingnya komunikasi yang lebih baik antara PLN dengan pemerintah daerah, terutama dalam hal kebijakan yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat selama bulan Ramadhan.

Penulis : Nomo
Editor : –

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Bacaan Lainnya

APBN 2027 : Pemerintah Pusat Resmi Tanggung Gaji PPPK Daerah, Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen Ditunda

30 Sep 2026 - 13:21 WITA

APBN 2027 : Pemerintah Pusat Resmi Tanggung Gaji PPPK Daerah, Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen Ditunda

APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Dipatok Rp4.106 triliun, TKD Naik Tipis Rp735 triliun

30 Sep 2026 - 09:12 WITA

APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Dipatok Rp4.106 triliun, TKD Naik Tipis Rp735 triliun

Gantikan Alm. Zulfikar, Sadi Laato Resmi Dilantik Sebagai PAW DPRD Banggai Laut 2024-2029

29 Sep 2026 - 10:41 WITA

Gantikan Alm. Zulfikar, Sadi Laato Resmi Dilantik Sebagai PAW DPRD Banggai Laut 2024-2029

APBN 2027 : Pendapatan Negara Disepakati Rp3.435,1 triliun Dan Belanja Negara Rp4.106,2 triliun

28 Sep 2026 - 18:20 WITA

APBN 2027 : Pendapatan Negara Disepakati Rp3.435,1 triliun Dan Belanja Negara Rp4.106,2 triliun

DPRD Banggai Laut Ingatkan Perubahan APBD 2026 Tak Sekadar “Kocok Ulang” Anggaran

28 Sep 2026 - 16:36 WITA

DPRD Banggai Laut Ingatkan Perubahan APBD 2026 Tak Sekadar “Kocok Ulang” Anggaran

Persetujuan Perubahan APBD 2026, Laongke Tegaskan: “Saya Ulangi, Agar Konsisten dan Berkomitmen!”

28 Sep 2026 - 14:54 WITA

Persetujuan Perubahan APBD 2026, Laongke Tegaskan: “Saya Ulangi, Agar Konsisten dan Berkomitmen!”
Rekomendasi Artikel di Berita Utama