BANGGAI TERKINI, Banggai – Enam bulan anggaran telah berlalu, namun yang bergerak justru hanya kalender. Kabupaten Banggai Laut memasuki paruh pertama tahun 2025 dengan catatan realisasi anggaran cukup memprihatinkan. Bagaimana tidak, berdasarkan data di situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keungan atau DJPK milik Kementerian Keuangan RI yakni Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per tanggal 17 Juli 2025, serapan APBD Banggai Laut baru menyentuh angka 26,50 persen atau baru terealisasi Rp205.52 miliar dari total Rp775.64 miliar.
Merujuk data itu, porsi terbesar serapan untuk belanja pegawai sebesar 38,61 persen yakni Rp125.76 miliar, sementara untuk belanja barang dan jasa hanya Rp51.11 miliar atau 23,21 persen, kemudian belanja modal yang menyentuh langsung pembangunan fisik justru mandek di angka menyedihkan Rp8.25 miliar atau hanya 6,60 persen.
Tentu ini bukan hanya soal angka-angka semata. Tapi cerminan lambannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergerak ditengah kebutuhan masyarakat. Saat masyarakat menunggu pembangunan dan program untuk geliat ekonomi lokal, alih-alih dibelanjakan, anggaran justru lambat bergerak di OPD, padahal satu-satunya penopang fiskal Banggai Laut adalah APBD.
Di akar rumput, para pedagang dan tukang bentor hanya bisa mengeluh, tukang bangunan yang biasa hidup dari proyek Pemda kini hanya menggantungkan harapan pada pekerjaan serabutan. “Saya hampir setiap hari, bolak-balik Pasar Baru-Pelabuhan, untung-untung dapat satu penumpang,” tukas At tukang bentor yang biasa mangkal di Pasar Baru Banggai kepada BanggaiTerkini yang juga turut mengeluhkan kondisi ekonomi.
Setali tiga uang, pedagang warung makan pun mengeluhkan kurangnya pembeli di warung-warung mereka yang biasa ramai kini sepi pembeli. “Pembeli cenderung berkurang alias pakat uang,” celetuk salah satu pedagang warung makan di dalam kota Banggai.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD mengatakan, belanja pemerintah termasuk belanja daerah, menjadi motor penggerak ekonomi di daerah. Jika serapan rendah, maka perputaran uang di masyarakat juga turut melemah.
Dia menyatakan konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional, dan itu sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintah yang cepat dan tepat sasaran. Karena itu, ia memberikan catatan keras bagi daerah-daerah dengan kinerja buruk dalam serapan APBD. “Kalau uang tidak dibelanjakan, maka akan memperlambat sektor swasta ikut bergerak. Ini sangat disayangkan,” ujar Tito dikutip BanggaiTerkini pada saluran Youtube resmi Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Disisi lain, minimnya serapan anggaran dinilai sebagai indikator lemahnya kinerja OPD dalam menyerap dan menyalurkan anggaran. Hal ini tidak hanya berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, perputaran ekonomi lokal pun turut melambat tak karuan.
Penulis : Nomo
Editor : –
