BANGGAI TERKINI, Banggai – Dua akademisi bergelar profesor dihadirkan sebagai narasumber dalam Seminar Eksekutif Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar yang digelar Pemerintah Kabupaten Banggai Laut melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Rabu (22/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Carabella Hotel Bobolon itu menghadirkan Prof. Dr. Chairil Anwar, SE, MA, Ph.D dan Prof. Dr. Ir. Hormawati, MT sebagai narasumber utama.
Kedua profesor ini memberikan pandangan strategis terkait arah kebijakan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan di daerah kepulauan tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa menyampaikan bahwa grand design kependudukan merupakan kerangka penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah, terutama dalam kaitannya dengan struktur dan persebaran penduduk. Menurutnya, kebijakan ini harus berjalan seiring dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar pembangunan menjadi lebih terarah dan berkeadilan.
“Saya bersyukur karena hadir dua profesor di tengah kita. Kehadiran mereka tentu membawa penyegaran dan pertukaran pikiran untuk kemajuan Banggai Laut ke depan,” ujar Bupati Sofyan.
Bupati juga menyinggung sejumlah kemajuan infrastruktur yang kini mulai terasa di Banggai Laut. Ia menyebutkan bahwa akses transportasi dari dan menuju daerah paling timur Sulawesi Tengah itu semakin terbuka, baik melalui udara maupun laut.
“Hari ini bandara sudah terkoneksi, tol laut dan pelabuhan juga perlahan berjalan. Ini semua menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulteng Tenny Calvenny Soriton mengatakan, Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 20 tahunan pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
“Grand Design Pembangunan Keluarga disusun sebagai landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan,” jelasnya.
Selama ini, kata dia. GDPK yang disusun pemerintah daerah baru sebatas output dokumen yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses perencanaan. Salah satu penyebabnya karena GDPK masih bersifat umum dan jangka panjang, sehingga diperlukan instrumen yang dapat menjabarkan GDPK ke dalam kebijakan strategis, program jangka pendek, dan teknis kegiatan.
“Untuk itu, perlu disusun sebuah Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. Peta jalan kependudukan ini disusun setiap 5 tahun sekali sebagai living document, dengan di dalamnya termasuk rencana aksi yang akan dilakukan setiap tahunnya,” terangnya.
Selain itu, Pembentukan dan penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Daerah juga perlu dilakukan agar dapat menjalankan fungsi dan perannya dalam mengoordinasi penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.
“Setelah mendapat fasilitasi penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan pada hari ini, semoga dalam waktu dekat atau tidak lama, dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Banggai Laut segera tersusun sebagai navigasi untuk menuntun kita ke dalam pembangunan kependudukan di daerah,” ujar Tenny.
“Karena ke depannya akan dievaluasi oleh Kemendagri bersama Tim Nasional dan bagi daerah dengan penilaian baik sesuai kriteria akan mendapatkan insentif fiskal dari Kemendagri, Jadi, ini dasar kami menyuarakan juga di pusat. Misalnya diusulkan melalui DAK,” tandasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan P2KB Banggai Laut, Nurdin Musa selaku pelaksana kegiatan, serta para asisten, staf ahli, dan pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Daerah Banggai Laut. (Adv)
Penulis : Nomo
Editor : –
