BANGGAI TERKINI, Banggai – Polemik distribusi BBM subsidi di dua SPBU masing-masing SPBU Paisu Lamo, Labobo dan SPBU Kaukes, Bokan Kepulauan nampaknya berbuntut panjang.
Anggota DPRD Banggai Laut, Munawan M. Mude mendesak DPRD yang membidangi energi agar segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membongkar polemik penyaluran BBM subsidi di dua SPBU tersebut.
Politisi PKS itu menilai berbagai keluhan masyarakat mulai dari penyaluran BBM yang tidak sesuai SOP hingga penjualan BBM diatas HET tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, DPRD harus segera turun tangan untuk memastikan distribusi berjalan transparan dan tepat sasaran. “Segera dipanggil semua pihak terkait melalui RDP. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut dan merugikan masyarakat,” tegas Nawan kepada wartawan, Rabu (11/3/2026).
Ia menilai polemik ini tidak hanya sekadar soal menyalahi prosedur di lapangan, tetapi juga menyangkut pengawasan distribusi yang diduga tidak berjalan optimal.
Jika tidak segera diurai, kata dia, situasi ini berpotensi memicu ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan BBM subsidi di Banggai Laut, khususnya SPBU di kecamatan pulau.
Munawan juga menegaskan DPRD memiliki fungsi pengawasan yang kuat terhadap kebijakan dan pelayanan publik, termasuk dalam hal distribusi energi. Karena itu, Ia meminta tidak menunda lagi langkah klarifikasi terhadap pengelola SPBU, pihak terkait, hingga OPD teknis yang membidangi ini. “RDP ini penting agar semua persoalan dibuka secara terang benderang. Jika memang ada penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi, maka harus segera ditertibkan,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat di Labobo dan Bokan Kepulauan terutama nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil sangat bergantung pada BBM subsidi untuk menunjang aktivitas sehari-hari. “Distribusi yang tidak tepat sasaran akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” ucapnya.
Penulis : Nomo
Editor : –
