BANGGAITERKINI, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sulteng, Senin (30/6/2025).
Musrenbang ini menjadi momen strategis dalam meneguhkan arah pembangunan lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan dr. Reny A. Lamadjido.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa RPJMD harus segera difinalkan dan dijadikan acuan kerja bersama antara Pemprov dan seluruh kabupaten/kota. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada sinergi dan dukungan nyata para bupati dan wali kota sebagai motor penggerak di lapangan.
“RPJMD ini sesungguhnya adalah supporting system untuk para bupati dan wali kota dalam menuntaskan agenda-agenda pembangunan di wilayahnya. APBD provinsi sangat terbatas, karena itu kekuatan utama ada pada kolaborasi,” tegas Gubernur Anwar.
Lebih jauh, Gubernur menyoroti tiga sektor kunci yang menjadi fokus utama pembangunan lima tahun ke depan, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sulawesi Tengah Wajib Belajar 13 Tahun.
Gubernur Anwar Hafid secara resmi memproklamirkan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun di Sulawesi Tengah, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK. Hal ini menjadi komitmen besar Pemprov Sulteng agar tidak ada lagi anak dari keluarga tidak mampu yang terpaksa berhenti sekolah karena keterbatasan biaya atau terbatasnya daya tampung sekolah negeri.
“Mulai hari ini, kita deklarasikan Sulawesi Tengah Wajib Belajar 13 Tahun. Pemerintah wajib menyiapkan fasilitasnya, rakyat wajib sekolah. Ini seperti wajib militer, artinya tidak boleh ada alasan anak tidak sekolah karena tidak ada tempat atau biaya,” ujar Gubernur Anwar.
Ia juga meminta para kepala daerah memberi perhatian penuh terhadap pemerataan dan daya tampung sekolah negeri, serta tidak menyulitkan rakyat dalam memperoleh surat keterangan tidak mampu untuk keperluan beasiswa afirmasi dan bantuan pendidikan. Afirmasi Perguruan Tinggi dan Sinkronisasi Beasiswa
Dalam bidang pendidikan tinggi, Gubernur membeberkan bahwa Pemprov telah menyalurkan beasiswa untuk mahasiswa Sulteng berdasarkan tiga jalur, prestasi, afirmasi, dan tanggungan khusus bagi keluarga ASN, TNI/Polri, dan masyarakat umum. Ia juga menyebut bahwa tahun ini telah dimulai kerja sama afirmasi dengan berbagai kampus strategis seperti Universitas Hasanuddin, dan sedang dijajaki peluang dengan UI, ITB, dan UGM.
Gubernur juga mengingatkan para kepala daerah untuk tidak terjadi tumpang tindih anggaran beasiswa antara provinsi dan kabupaten/kota.
Di sektor kesehatan, Gubernur menggarisbawahi capaian luar biasa program Berani Sehat. Dalam waktu tiga bulan, jumlah peserta BPJS tanggungan Pemprov melonjak dari 1.300 menjadi 19.000 orang per bulan. Hal ini menunjukkan banyak warga yang selama ini tidak mampu berobat karena tak punya jaminan kesehatan.
Berani Sehat adalah jaminan kita untuk rakyat. Tidak boleh ada lagi pasien ditolak atau disuruh pulang karena alasan biaya. Kalau BPJS tidak menanggung, kita yang bayar,” kata Gubernur, sembari menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus menyentuh hingga ke puskesmas dan desa-desa terpencil.
Ia bahkan mengungkap bahwa dirinya turun langsung menangani kasus pasien kanker yang sempat ditolak rumah sakit karena tak ditanggung BPJS, namun akhirnya bisa dirawat kembali berkat intervensi Pemprov.
Selain pendidikan dan kesehatan, Gubernur Anwar Hafid menekankan pentingnya intervensi kebijakan untuk mendorong pendapatan masyarakat. Ia menyoroti ribuan lulusan SMP dan SMA setiap tahun yang tidak tertampung di dunia kerja maupun pendidikan tinggi. Hal ini, menurutnya, harus ditanggapi serius melalui pelatihan vokasi, peluang usaha, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Musrenbang RPJMD turut dihadiri oleh Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulteng, para bupati dan wali kota, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri serta Bappenas yang hadir secara daring.
Acara ini menjadi tonggak penting bagi penyelarasan visi dan misi pembangunan daerah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menuju Sulawesi Tengah yang lebih cerdas, sehat, dan sejahtera.
