BANGGAI TERKINI, Banggai – Ketua DPRD Banggai Laut, Patwan Kuba, menyoroti kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) terkait belum terlaksananya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW Pilkades) di empat desa yang hingga kini masih mengalami kekosongan kepala desa definitif.
Keempat desa tersebut yakni Lipu Lalongo, Matanga, Kokudang dan Tinakin Laut.
Menurut Patwan, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan Dinas PMD dan P3A terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia menilai tidak adanya langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan PAW Pilkades berpotensi menghambat jalannya roda pemerintahan di desa.
“Kenapa Lipu Lalongo ini sudah lama tidak ada kepala desa definitif. Ini terkesan Dinas melakukan pembiaran,” kata Patwan pada rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2025, Rabu (22/7/2026).
Ia membandingkan penanganan kekosongan jabatan kepala desa di Tinakin Laut yang dinilai lebih cepat diproses. “Tinakin yang baru mengalami kekosongan sudah sementara melaksanakan PAW Pilkades, masa yang lain belum,” ujarnya.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, DPRD Banggai Laut, lanjut Patwan, merekomendasikan agar pelaksanaan PAW Pilkades di seluruh desa yang mengalami kekosongan kepala desa definitif segera dilakukan.
“Tahun ini mesti dilakukan Pilkades. Tidak boleh terlalu lama. Segera dikomunikasikan ke masing-masing desa,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PMD dan P3A Banggai Laut, Frans D. Darkay, mengatakan pelaksanaan PAW Pilkades masih mengacu pada hasil musyawarah di masing-masing desa dalam hal ini BPD dan pejabat kades, selain itu imbas efisiensi sehingga terjadi lambanya PAW Pilkades.
Ia menjelaskan, meski hingga kini belum terjadi pergeseran anggaran dalam APBDes, pemerintah menargetkan pelaksanaan PAW Pilkades berlangsung pada November hingga Desember 2026. “PAW Pilkades dilaksanakan pada November dan Desember 2026, sehingga pada 2027 desa-desa tersebut sudah memiliki kepala desa definitif,” ujar Frans.
Penulis : Nomo
Editor : –
