BANGGAI TERKINI, Banggai – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut laksanakan paripurna pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024, Jumat 4 Juli 2025.
Ketua DPRD Patwan Kuba memimpin langsung paripurna itu dan didampingi Wakil Ketua I Jamaludin R. Bunsiang dan Wakil Ketua II Abukar O. Sumail.
Unsur pimpinan DPRD Banggai Laut, Ketua DPRD Patwan Kuba, Wakil Ketua Jamaludin R. Bunsiang, Wakil Ketua Abukar O. Sumail (Foto: Nomo/ BanggaiTerkini)
Dalam paripurna itu, lima fraksi DPRD Banggai Laut masing-masing menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024 untuk dibahas di tingkat Badan Anggaran (Banggar).
“Adapun masukan dan kritik terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD akan dilanjutkan nanti saat pembahasan ditingkat Banggar,” ucap juru bicara fraksi Demokrat Laongke Laido.
Paripurna pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024, Jumat 4 Juli 2025. (Foto: Nomo/ BanggaiTerkini)
Kemudian, juru bicara fraksi Nasional Demokrat (NasDem), Fauzan Safian Kaepa menyatakan, dalam konteks otonomi daerah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD menjadi indikator utama dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki fungsi vital dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan anggaran sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setelah membaca dengan cermat tentang materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, fraksi NasDem menilai pelaksaan APBD 2024 merupakan pencapain yang baik,” tuturnya.
Setali tiga uang, Mahdiani Bukamo juru bicara fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan pada APBD tahun 2024. “Apakah pelaksanaan APBD 2024 sudah sesuai dengan perencanaan, ini menjadi tolak ukur penting, terutama fungsi budgeting dan fungsi pengawasan DPRD,” kata Mahdiani.
Selanjutnya, fraksi Berkarya Sejahtera, Lahami Lagasi menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi penting bagi DPRD untuk melaksanakan pengawasan, melakukan evaluasi atas hasil realisasi pelaksanaan anggaran.
Terakhir, juru bicara fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat, Azis Muchtar menyatakan fraksinya menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 untuk dibahas ditingkat Banggar.
Rapat paripurna itu juga menyetujui pembahasan rancangan peraturan DPRD Banggai Laut tentang tata beracara Badan Kehormatan DPRD.
Penulis : Nomo
Editor :-
