Menlu RI dan Tujuh Negara Tuntut Israel Buka Akses PBB ke Gaza

BANGGAI TERKINI, Banggai – Menteri Luar Negeri dari Indonesia, serta Kerajaan Hashemite Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turkiye, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir menuntut agar Israel, memastikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional dapat beroperasi di Gaza dan Tepi Barat, Palestina.

Para menteri luar negeri tersebut menuntut agar Israel memastikan PBB dan LSM internasional dapat beroperasi di Gaza dan Tepi Barat secara berkelanjutan, dapat diprediksi, dan tanpa batasan, mengingat peran integralnya dalam respons kemanusiaan di Jalur Gaza, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) melalui unggahan di media sosial X, @Kemlu_RI, Jumat (2/1/2026)

Rembuk Stunting Desa Kokudang, Plh Kades Komitmen Pertahankan Nol Kasus

Redaksi

1 hari

Menurut Kemlu, segala upaya untuk menghambat kemampuan mereka beroperasi tidak dapat diterima.

Para Menlu memuji upaya tanpa henti dari semua organisasi dan badan PBB, terutama UNRWA atau Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina, serta LSM kemanusiaan internasional, yang terus membantu warga sipil Palestina dan memberikan bantuan kemanusiaan dalam keadaan yang sangat sulit dan kompleks.

Desa Kasuari Gelar Rembuk Stunting dan Salurkan BLT Dana Desa Tahap I Tahun 2026

Redaksi

1 hari

Mereka juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza yang diperparah kondisi cuaca yang buruk dan tidak stabil, termasuk hujan lebat dan badai.

Kondisi itu kian parah akibat terbatasnya akses kemanusiaan, krisis akut pasokan kebutuhan pokok yang menyelamatkan jiwa serta lambannya kedatangan material penting yang dibutuhkan untuk pemulihan layanan dasar dan pembangunan hunian sementara.

Kumpulkan Pengurus Organisasi Keagamaan Islam di NTB, Menteri Nusron Ajak Kerja Sama Selesaikan Sertipikasi Tanah Wakaf

Redaksi

11/04/2026

Para menlu menyoroti bahwa cuaca buruk telah mengungkap kerapuhan kondisi kemanusiaan yang ada, khususnya bagi hampir 1,9 juta orang dan keluarga pengungsi yang tinggal di tempat penampungan yang tidak memadai.

Wamen Ossy Saksikan Penyerahan Denda Administratif Rp11,4 Triliun oleh Satgas PKH sebagai Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Redaksi

11/04/2026