Menu

Otomatis
Berita Terkini

Nasional

Menlu RI dan Tujuh Negara Tuntut Israel Buka Akses PBB ke Gaza

badge-check

Gedung Pancasila di kompleks kantor Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat. (Foto: Dok.kemlu.go.id) Perbesar

Gedung Pancasila di kompleks kantor Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat. (Foto: Dok.kemlu.go.id)

BANGGAI TERKINI, Banggai – Menteri Luar Negeri dari Indonesia, serta Kerajaan Hashemite Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turkiye, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir menuntut agar Israel, memastikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional dapat beroperasi di Gaza dan Tepi Barat, Palestina.

Para menteri luar negeri tersebut menuntut agar Israel memastikan PBB dan LSM internasional dapat beroperasi di Gaza dan Tepi Barat secara berkelanjutan, dapat diprediksi, dan tanpa batasan, mengingat peran integralnya dalam respons kemanusiaan di Jalur Gaza, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) melalui unggahan di media sosial X, @Kemlu_RI, Jumat (2/1/2026)

Menurut Kemlu, segala upaya untuk menghambat kemampuan mereka beroperasi tidak dapat diterima.

Para Menlu memuji upaya tanpa henti dari semua organisasi dan badan PBB, terutama UNRWA atau Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina, serta LSM kemanusiaan internasional, yang terus membantu warga sipil Palestina dan memberikan bantuan kemanusiaan dalam keadaan yang sangat sulit dan kompleks.

Mereka juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza yang diperparah kondisi cuaca yang buruk dan tidak stabil, termasuk hujan lebat dan badai.

Kondisi itu kian parah akibat terbatasnya akses kemanusiaan, krisis akut pasokan kebutuhan pokok yang menyelamatkan jiwa serta lambannya kedatangan material penting yang dibutuhkan untuk pemulihan layanan dasar dan pembangunan hunian sementara.

Para menlu menyoroti bahwa cuaca buruk telah mengungkap kerapuhan kondisi kemanusiaan yang ada, khususnya bagi hampir 1,9 juta orang dan keluarga pengungsi yang tinggal di tempat penampungan yang tidak memadai.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Bacaan Lainnya

Sinkronisasi Data, Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendagri Sepakati Pengintegrasian NIB dan NOP

11 Agu 2026 - 20:42 WITA

Sinkronisasi Data, Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendagri Sepakati Pengintegrasian NIB dan NOP

Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendagri Teken Surat Edaran Bersama, Verifikasi BPHTB Dipercepat Jadi 3 Hari

11 Agu 2026 - 20:40 WITA

Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendagri Teken Surat Edaran Bersama, Verifikasi BPHTB Dipercepat Jadi 3 Hari

Menteri Nusron Tutup Ruang Gerak Mafia Tanah Melalui Transformasi Pelayanan Pertanahan

11 Agu 2026 - 20:37 WITA

Menteri Nusron Tutup Ruang Gerak Mafia Tanah Melalui Transformasi Pelayanan Pertanahan

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi 5,29 Persen Perlu Didorong Sektor Swasta

9 Agu 2026 - 18:07 WITA

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi 5,29 Persen Perlu Didorong Sektor Swasta

KKP Pastikan Kesiapan SDM Pengelola Koperasi Nelayan Merah Putih

9 Agu 2026 - 18:03 WITA

KKP Pastikan Kesiapan SDM Pengelola Koperasi Nelayan Merah Putih

Kejaksaan Negeri Banggai Laut Pantau Setiap Pemberitaan Terkait Temuan BPK Sulteng

8 Agu 2026 - 19:40 WITA

Kejaksaan Negeri Banggai Laut Pantau Setiap Pemberitaan Terkait Temuan BPK Sulteng
Rekomendasi Artikel di Peristiwa