BAM DPR RI, lanjut Netty, turut mencermati tuntutan yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa oleh 20.000 tenaga honorer yang mewakili 1,7 juta pegawai honorer dari berbagai daerah di Indonesia pada Senin (3/2/2025).
“Ini menunjukkan bahwa permasalahan honorer bukan sekadar data di atas kertas. Mereka adalah pekerja yang telah lama mengabdi dan memiliki keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka. Karena itu, kami di DPR merasa bertanggung jawab untuk mengawal penyelesaian masalah ini,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Netty menyampaikan bahwa DPR RI melalui BAM DPR RI akan mendorong pembahasan isu status pegawai honorer di AKD. Selain itu, BAM DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi tenaga honorer agar rekomendasi yang disampaikan mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Menutup pernyataannya, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer. Hal ini, tegasnya, krusial agar isu ini tidak terus berulang di setiap periode pemerintahan. ***
