Menu

Mode Gelap
Pererat Montolutusan, KPMI BANGKEP Gorontalo Mengawal Penjemputan Camaba BANGKEP Akuntabilitas Anggaran, Kantor Pertanahan Banggai Laut Ikut Bimbingan Teknis Evaluasi Standar Biaya Keluaran Sempat Muntah Darah, Petani asal Popisi Banggai Laut Ditemukan Tak Bernyawa Siapkan Ketersediaan SDM yang Berintegritas, Sekjen ATR/BPN Minta Dukungan Komisi II DPR RI dalam Transformasi STPN Pastikan Data Sertipikat Tanah Sesuai, Ini Cara Mudah Pengecekannya! Akhir Perjuangan Panjang, Sertipikat Tanah Mbah Tupon Kembali ke Tangan yang Berhak

Banggai Laut

Usai Ikuti Rakor di KPK RI, Para Bupati dan Ketua DPRD Se-Sulteng diajak Keliling ke Rutan KPK

badge-check


					Salah satu ruangan di Rumah Tahanan KPK RI (Dok. Humas KPK RI) Perbesar

Salah satu ruangan di Rumah Tahanan KPK RI (Dok. Humas KPK RI)

BANGGAI TERKINI, Jakarta – Seusai mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI, para bupati dan ketua DPRD se-Sulawesi Tengah mendapat kesempatan langka diajak berkeliling ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Rabu 6 Agustus 2025.

Kegiatan ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan bagian dari pendekatan reflektif yang diinisiasi KPK RI untuk menggugah kesadaran moral para pemimpin daerah. “Kami di ajak langsung setelah menerima materi untuk mengunjungi rutan yang ada di KPK,” ujar Ketua DPRD Banggai Laut Patwan Kuba kepada BanggaiTerkini.

Rompi KPK RI yang baru di cuci (Foto: dok Humas KPK)

Tempat cuci pakaian para tahanan KPK (Foto: dok Humas KPK)

Menurutnya, pengalaman itu menjadi momen perenungan bersama bagi para pemangku kebijakan. “Agar menjadi renungan dan pengingat bagi pemangku kebijakan di daerah,” tuturnya.

KPK RI sendiri berharap, melalui pendekatan ini, kesadaran kolektif untuk menolak korupsi dapat tumbuh lebih kuat dari level daerah. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas dapat semakin terwujud di Sulawesi Tengah.

Kondisi Rutan Laki-Laki (Foto: Dok. Humas KPK RI)

Diketahui dalam Rapat Koordinasi itu, Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa mengusulkan agar KPK RI memiliki kantor atau “Gedung Merah Putih” di setiap provinsi.

“Mohon izin Pak Deputi, jika boleh kami menyarankan, alangkah baiknya jika KPK juga memiliki kantor di setiap provinsi. Ini penting agar tumbuh rasa takut dan rasa malu bagi para pimpinan daerah. Saat ini, kantor seperti BPK, BPKP, dan Kejaksaan sudah ada di daerah. Maka, kehadiran Gedung Merah Putih di provinsi bisa menjadi penguat,” ujar Bupati Sofyan dalam sambutannya.

Bupati Sofyan mengakui bahwa Pemda Banggai Laut telah melakukan berbagai upaya membangun sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, mulai dari pendampingan bersama Kejaksaan hingga penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). “Kami sudah lakukan pendampingan bersama Kejaksaan, penguatan APIP juga terus kami tingkatkan. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa korupsi masih terjadi? Kita semua tahu bahwa dalam strategi KPK ada pencegahan, pendidikan, dan penindakan,” pungkasnya.

Penulis : Nomo
Editor : –

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bacaan Lainnya

Pererat Montolutusan, KPMI BANGKEP Gorontalo Mengawal Penjemputan Camaba BANGKEP

18 April 2026 - 14:25 WITA

Akuntabilitas Anggaran, Kantor Pertanahan Banggai Laut Ikut Bimbingan Teknis Evaluasi Standar Biaya Keluaran

17 April 2026 - 14:22 WITA

Sempat Muntah Darah, Petani asal Popisi Banggai Laut Ditemukan Tak Bernyawa

17 April 2026 - 14:10 WITA

Siapkan Ketersediaan SDM yang Berintegritas, Sekjen ATR/BPN Minta Dukungan Komisi II DPR RI dalam Transformasi STPN

17 April 2026 - 13:58 WITA

Pastikan Data Sertipikat Tanah Sesuai, Ini Cara Mudah Pengecekannya!

17 April 2026 - 13:57 WITA

Akhir Perjuangan Panjang, Sertipikat Tanah Mbah Tupon Kembali ke Tangan yang Berhak

17 April 2026 - 13:55 WITA

Rekomendasi Artikel di Nasional