BANGGAI TERKINI, Jakarta – Seusai mengikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI, para bupati dan ketua DPRD se-Sulawesi Tengah mendapat kesempatan langka diajak berkeliling ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Rabu 6 Agustus 2025.
Kegiatan ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan bagian dari pendekatan reflektif yang diinisiasi KPK RI untuk menggugah kesadaran moral para pemimpin daerah. “Kami di ajak langsung setelah menerima materi untuk mengunjungi rutan yang ada di KPK,” ujar Ketua DPRD Banggai Laut Patwan Kuba kepada BanggaiTerkini.


Rompi KPK RI yang baru di cuci (Foto: dok Humas KPK)

Tempat cuci pakaian para tahanan KPK (Foto: dok Humas KPK)
Menurutnya, pengalaman itu menjadi momen perenungan bersama bagi para pemangku kebijakan. “Agar menjadi renungan dan pengingat bagi pemangku kebijakan di daerah,” tuturnya.
KPK RI sendiri berharap, melalui pendekatan ini, kesadaran kolektif untuk menolak korupsi dapat tumbuh lebih kuat dari level daerah. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas dapat semakin terwujud di Sulawesi Tengah.

Kondisi Rutan Laki-Laki (Foto: Dok. Humas KPK RI)
Diketahui dalam Rapat Koordinasi itu, Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa mengusulkan agar KPK RI memiliki kantor atau “Gedung Merah Putih” di setiap provinsi.
“Mohon izin Pak Deputi, jika boleh kami menyarankan, alangkah baiknya jika KPK juga memiliki kantor di setiap provinsi. Ini penting agar tumbuh rasa takut dan rasa malu bagi para pimpinan daerah. Saat ini, kantor seperti BPK, BPKP, dan Kejaksaan sudah ada di daerah. Maka, kehadiran Gedung Merah Putih di provinsi bisa menjadi penguat,” ujar Bupati Sofyan dalam sambutannya.
Bupati Sofyan mengakui bahwa Pemda Banggai Laut telah melakukan berbagai upaya membangun sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, mulai dari pendampingan bersama Kejaksaan hingga penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). “Kami sudah lakukan pendampingan bersama Kejaksaan, penguatan APIP juga terus kami tingkatkan. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa korupsi masih terjadi? Kita semua tahu bahwa dalam strategi KPK ada pencegahan, pendidikan, dan penindakan,” pungkasnya.
Penulis : Nomo
Editor : –













