Kebijakan WFH ASN, Banggai Laut Masih Menunggu Arahan Bupati

BANGGAI TERKINI, Banggai – Pemerintah Pusat resmi menerapkan skema kerja work form home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) khusus di hari Jumat, per 1 April 2026. Tak hanya di Kementerian dan Lembaga kebijakan itu pun rencananya bakal diterapkan di seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Kelola Setda Banggai Laut Baytal mengatakan rencana penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) masih menunggu arahan Bupati Banggai Laut.

Kantor Pertanahan Banggai Laut Laksanakan Pengukuran Bidang Tanah SMKN 1 Bokan Kepulauan

Redaksi

15 jam

Ia mengaku telah menerima surat edaran Kemendagri terkait kebijakan tersebut. “Surat Edaranya telah diterima, meski begitu kami harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Pak Bupati, karena dalam SE tersebut ditindaklanjuti masing-masing kepala daerah,” kata Baytal, Rabu (1/4/2026).

Baytal menyatakan untuk aturan turunan dari SE Mendagri tersebut baik draft maupun petunjuk teknisnya belum ada, meski demikian pada prinsipnya, pihaknya siap menindaklanjuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk penguatan budaya kerja ASN. Namun, kata dia, setiap pelaksanaan di daerah tetap memerlukan arahan Bupati. “Jika sudah ada itu sudah masuk bagian hukum, disitukan ada aturanya dan pastinya disesuaikan dengan kondisi daerah,” tuturnya.

Dukung Tertib Aset Pendidikan, Kantor Pertanahan Banggai Laut Laksanakan Pemeriksaan Lapang Tanah SMKN 1 Bokan Kepulauan

Redaksi

15 jam

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sofyan Lans menyebutkan, Pemerintah Daerah diberikan waktu untuk menindanklanjuti SE tersebut paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya. “Saya sudah berkoordinasi dengan Bagian Ortal, kami akan mengambil langkah-langkah untuk penyesuaian edaran ini,” ujar Sofyan.

Anda sudah tahu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Surat Edaran (SE) bernomor 800.1.5/3349/SJ yang memuat sejumlah ketentuan, termasuk mengenai penyesuaian tugas kedinasan di lingkungan ASN Pemerintah Daerah (Pemda).

Tim Teknis Tinjau Lokasi Pembangunan Sekolah untuk Penerbitan PKKPR Non-Berusaha

Redaksi

15 jam

Dalam SE itu Mendagri meminta penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dengan pola kerja WFH sebanyak satu hari kerja dalam satu minggu yaitu setiap hari Jumat.

Penulis : Nomo/Haris
Editor : –

Warga Desa Palam Ditemukan Tewas, Diketahui saat Dijenguk Aparat Desa

Redaksi

13/05/2026