BANGGAI TERKINI, Banggai – Kasus penganiyaan yang berujung saling lapor melibatkan JA, dua ASN inisial AA, AD dan satu oknum Polisi (PA) terus bergulir di ranah hukum. Keempatnya kini telah resmi berstatus sebagai tersangka oleh penyidik.
Proses penegakan hukum hingga kini masih terus berlanjut, meski begitu berbagai spekulasi bermunculan di ruang publik, salah satunya keberadaan surat pernyataan tidak menuntut secara hukum yang diteken oleh JA.
Akademisi sekaligus pegiat hukum Muhammad Saleh Gasin, S.H., M.H., menilai surat pernyataan yang ditanda-tangani oleh JA tidak serta-merta menutup pintu bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk berhenti memproses perkara tersebut.
Ia mengatakan surat itu juga perlu dipertanyakan keabsahannya, salah satunya apabila diteken korban dalam situasi atau kondisi tertekan dan bukan atas kehendak bebas korban.
Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu mengatakan kasus dugaan penganiayaan pada prinsipnya masuk dalam kategori delik biasa, bukan delik aduan. “Dugaan penganiayaan yang dialami Jamil bukan merupakan delik aduan, melainkan pada prinsipnya merupakan delik biasa,” ujar Saleh Gasin saat dimintai pandangan Hukumnya, Kamis (12/11/2026).
Ia merujuk pada ketentuan Pasal 466 dan seterusnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak mensyaratkan adanya pengaduan korban sebagai dasar penuntutan. Kepolisian dan Kejaksaan wajib memproses kasus penganiayaan.
Konsekuensinya, kata dia, proses hukum tidak sepenuhnya berada dalam kendali korban.
Sekalipun korban JA menyatakan tidak keberatan atau tidak ingin menuntut, hal ini tidak menggugurkan kewenangan negara melalui penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan jika ditemukan dugaan tindak pidana.
Disisi lain, Saleh Gasin menyoroti aspek psikologis dan prosedural di balik penandatanganan surat pernyataan tersebut.
Menurutnya, jika surat itu dibuat dalam kondisi tertekan atau menggunakan konsep yang disiapkan pihak lain, keabsahannya patut dipertanyakan.
“Harus dilihat apakah pernyataan itu benar-benar lahir dari kehendak bebas yang bersangkutan, atau justru dibuat dalam situasi tertentu yang memengaruhi kebebasannya dalam mengambil keputusan,” ucap pengacara asal Totikum, Bangkep tersebut.
Meski surat pernyataan dapat dijadikan bahan pertimbangan. Instrumen tersebut, kata Saleh, tidak otomatis menghentikan proses pidana atau menghapus peristiwa hukum yang diduga telah terjadi.
Begitu pula jika surat tersebut hendak diposisikan sebagai bentuk perdamaian, mekanismenya harus memenuhi syarat Restorative Justice (Keadilan Restoratif) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
“Pernyataan tidak akan menuntut secara hukum tidak serta-merta dapat disamakan dengan kesepakatan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif,” imbuhnya.
Saleh Gasin menyatakan surat pernyataan tersebut bukan tameng pengaman yang menutup seluruh proses hukum.
Menurutnya, substansi terpenting saat ini adalah menguji fakta peristiwa, mengungkap pelaku, memastikan kronologi sebenarnya, serta mengumpulkan alat bukti yang cukup.
Hukum pidana, lanjutnya, bukan semata-mata persoalan kemauan korban untuk menuntut, melainkan wujud kewajiban negara menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai sebuah surat pernyataan yang dibuat dalam situasi dan kondisi yang masih perlu dipertanyakan justru dijadikan seolah-olah sebagai tameng untuk menutup persoalan hukum yang sebenarnya masih harus diuji,” pungkasnya.
Penulis : Nomo
Editor : –
