Dorong Integritas dan Kepercayaan Publik Lewat Transparansi, Dinas Kominfo Banggai Laut Terima Monev Komisi Informasi Sulteng

BANGGAI TERKINI, Banggai – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Banggai Laut menerima kunjungan monitoring dan evaluasi (monev) Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan di Kabupaten Banggai Laut. Kamis, 09 Oktober 2025.

Kepala Dinas Kominfo Hasmiati Londol melalui Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Ismail A. S. Supa mengatakan kegiatan ini bertujuan memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di daerah berjalan optimal serta sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Berikan Kuliah Umum di UIN Datokarama Palu, Menteri Nusron Bangun Kesadaran Mahasiswa tentang Nilai Ekonomi Tanah

Redaksi

2/04/2026

Ia menjelaskan dalam proses pelayanan informasi publik ada beberapa kriteria yang menjadi penilaian berjenjang diantaranya informatif, menuju informatif, kurang informatif dan tidak informatif.

“Alhamdulillah, Banggai Laut saat ini sangat baik, tentunya dibantu juga dengan teman-teman pers,” ujar Ismail.

Kebijakan WFH ASN, Banggai Laut Masih Menunggu Arahan Bupati

Redaksi

2/04/2026

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sulawesi Tengah, Abbas Rahim dalam kunjungannya menegaskan, kegiatan monev ini merupakan bagian dari upaya menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam hal keterbukaan pengelolaan informasi maupun dokumen publik lainnya.

“Sesuai fungsi Komisi Informasi, kunjungan ini dilakukan untuk menjaga transparansi tata kelola pemerintahan, baik dari sisi keuangan maupun bidang lainnya. Kami ingin memastikan pemerintah daerah memberikan akses terbuka kepada masyarakat terhadap informasi atau dokumen yang dimiliki,” ujarnya kepada wartawan.

Terbukti Korupsi, Eks Kades Tinakin Laut Divonis 3,6 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp500 juta

Redaksi

1/04/2026

Kepala Dinas Kominfo Hasmiati Londol berbincang dengan Komisi Informasi Sulteng (Foto: Nomo/BanggaiTerkini)

Ia menambahkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat bergantung pada keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.

“Intinya, kami menginginkan tata kelola pemerintahan di daerah, khususnya di Kabupaten Banggai Laut, benar-benar terbuka, transparan, akuntabel, dan pelaksanaannya memiliki integritas, sehingga masyarakat bisa percaya,” tegasnya.

Presiden Prabowo Salat Idul fitri 1447 H di Aceh Tamiang

Redaksi

21/03/2026

Menurutnya, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sering kali disebabkan oleh minimnya keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, KI Sulteng berkomitmen melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

“Sekarang ini banyak masyarakat yang sudah tidak percaya karena pemerintah dianggap tidak terbuka. Jadi, tujuan kami datang ke Banggai Laut adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap optimalisasi keterbukaan informasi, sekaligus melihat sejauh mana pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik berjalan,” ujarnya.

“Sebab informasi publik itu adalah hak asasi manusia,” imbuhnya.

Komisi Informasi menilai bahwa Kabupaten Banggai Laut telah memiliki instrumen pendukung dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tanpa harus langsung ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk kemajuan dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap hak masyarakat atas informasi.

Penulis : Nomo