Menu

Mode Gelap
Kumpulkan Pengurus Organisasi Keagamaan Islam di NTB, Menteri Nusron Ajak Kerja Sama Selesaikan Sertipikasi Tanah Wakaf Wamen Ossy Saksikan Penyerahan Denda Administratif Rp11,4 Triliun oleh Satgas PKH sebagai Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara Simpan Sabu di Pakaian Dalam, Wanita di Bunta Dicokok Polisi Muhammad Saleh Gasin Terima Mandat Bentuk Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Banggai Kepulauan Korupsi APBDes, Eks Kades Matanga Aryando Divonis 3,6 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp569 juta Laut Sama Nasib Berbeda, Nelayan Tradisional dan Bayang-Bayang Kapal Pajeko di Banggai Kepulauan

Banggai Laut

Dorong Integritas dan Kepercayaan Publik Lewat Transparansi, Dinas Kominfo Banggai Laut Terima Monev Komisi Informasi Sulteng

badge-check


					Kepala Dinas Kominfo Hasmiati Londol didampingi Kepala Bidang IKP Ismail A. S Supa bersama Komisi Informasi Sulteng (Foto : Nomo/BanggaiTerkini) Perbesar

Kepala Dinas Kominfo Hasmiati Londol didampingi Kepala Bidang IKP Ismail A. S Supa bersama Komisi Informasi Sulteng (Foto : Nomo/BanggaiTerkini)

BANGGAI TERKINI, Banggai – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Banggai Laut menerima kunjungan monitoring dan evaluasi (monev) Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan di Kabupaten Banggai Laut. Kamis, 09 Oktober 2025.

Kepala Dinas Kominfo Hasmiati Londol melalui Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Ismail A. S. Supa mengatakan kegiatan ini bertujuan memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di daerah berjalan optimal serta sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ia menjelaskan dalam proses pelayanan informasi publik ada beberapa kriteria yang menjadi penilaian berjenjang diantaranya informatif, menuju informatif, kurang informatif dan tidak informatif.

“Alhamdulillah, Banggai Laut saat ini sangat baik, tentunya dibantu juga dengan teman-teman pers,” ujar Ismail.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sulawesi Tengah, Abbas Rahim dalam kunjungannya menegaskan, kegiatan monev ini merupakan bagian dari upaya menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam hal keterbukaan pengelolaan informasi maupun dokumen publik lainnya.

“Sesuai fungsi Komisi Informasi, kunjungan ini dilakukan untuk menjaga transparansi tata kelola pemerintahan, baik dari sisi keuangan maupun bidang lainnya. Kami ingin memastikan pemerintah daerah memberikan akses terbuka kepada masyarakat terhadap informasi atau dokumen yang dimiliki,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Dinas Kominfo Hasmiati Londol berbincang dengan Komisi Informasi Sulteng (Foto: Nomo/BanggaiTerkini)

Ia menambahkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat bergantung pada keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.

“Intinya, kami menginginkan tata kelola pemerintahan di daerah, khususnya di Kabupaten Banggai Laut, benar-benar terbuka, transparan, akuntabel, dan pelaksanaannya memiliki integritas, sehingga masyarakat bisa percaya,” tegasnya.

Menurutnya, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sering kali disebabkan oleh minimnya keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, KI Sulteng berkomitmen melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

“Sekarang ini banyak masyarakat yang sudah tidak percaya karena pemerintah dianggap tidak terbuka. Jadi, tujuan kami datang ke Banggai Laut adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap optimalisasi keterbukaan informasi, sekaligus melihat sejauh mana pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik berjalan,” ujarnya.

“Sebab informasi publik itu adalah hak asasi manusia,” imbuhnya.

Komisi Informasi menilai bahwa Kabupaten Banggai Laut telah memiliki instrumen pendukung dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tanpa harus langsung ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk kemajuan dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap hak masyarakat atas informasi.

Penulis : Nomo

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bacaan Lainnya

Kumpulkan Pengurus Organisasi Keagamaan Islam di NTB, Menteri Nusron Ajak Kerja Sama Selesaikan Sertipikasi Tanah Wakaf

11 April 2026 - 11:23 WITA

Wamen Ossy Saksikan Penyerahan Denda Administratif Rp11,4 Triliun oleh Satgas PKH sebagai Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

11 April 2026 - 11:21 WITA

Muhammad Saleh Gasin Terima Mandat Bentuk Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Banggai Kepulauan

9 April 2026 - 17:16 WITA

Korupsi APBDes, Eks Kades Matanga Aryando Divonis 3,6 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp569 juta

8 April 2026 - 20:32 WITA

Laut Sama Nasib Berbeda, Nelayan Tradisional dan Bayang-Bayang Kapal Pajeko di Banggai Kepulauan

8 April 2026 - 08:04 WITA

Mantap! Cegah Bullying Sejak Dini, SMPN 2 Banggai Libatkan Siswa hingga Pekerja Sosial Gerakan Anti-Kekerasan

7 April 2026 - 20:33 WITA

Rekomendasi Artikel di Gaya Hidup