BANGGAI TERKINI, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi Tahun 2024 kepada 2.402 tenaga PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Prosesi penyerahan berlangsung khidmat di Lapangan Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (23/6/2025).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sekretaris Daerah Provinsi Novalina, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan PPPK penerima SK dari berbagai bidang.
Gubernur Anwar Hafid dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyerahan SK ini merupakan tahapan akhir dari proses panjang rekrutmen ASN Formasi Tahun 2024 yang dimulai sejak September 2024. Namun demikian, ia menegaskan bahwa para PPPK sejatinya telah lama menjadi bagian dari roda pemerintahan.
“Secara de jure hari ini saudara-saudara menerima SK. Tetapi secara de facto, kalian telah lama mengabdi dan menunjukkan dedikasi untuk daerah ini. Saya ucapkan selamat atas pengangkatan resmi ini,” tutur Gubernur Anwar Hafid.
Lebih lanjut, Gubernur mengajak seluruh PPPK untuk tidak merasa kecil atau berbeda dari ASN lainnya, sebab keberadaan mereka adalah bagian dari upaya membentuk aparatur sipil negara yang profesional dan berkelas dunia.
“Pegawai PPPK adalah pegawai hebat yang dirancang menjadi ASN berkelas dunia. Jangan pernah merasa rendah diri. Kalian punya peran strategis dalam mendukung tata kelola birokrasi negara,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar para pegawai PPPK segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan menjadi mitra produktif bagi perangkat daerah tempat mereka bertugas.
“Saya minta kepada kepala perangkat daerah agar membina PPPK di unit masing-masing, dan kepada para pegawai PPPK, bantu dan dukung program-program pemerintah daerah, khususnya Program BERANI (Bersih, Responsif, Akuntabel, Nasionalis dan Inovatif),” tambah Gubernur.
Dengan penyerahan SK ini, Gubernur berharap semangat kerja dan etos pelayanan publik semakin meningkat, menciptakan birokrasi yang melayani dan hadir untuk rakyat. (Pemprov Sulteng)
