BANGGAI TERKINI, Banggai – Dinamika kebijakan keuangan nasional terkait pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) oleh Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa turut membuat turbulensi fiskal di seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya Kabupaten Banggai Laut sebab pendapatan APBD Banggai Laut lebih dari 90 persen bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat.
Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Banggai Laut A.R Pandei membenarkan bahwa Kabupaten Banggai Laut di tahun 2026 akan mendapat pemangkasan dana TKD dari Kemenkeu RI, meski begitu detailnya masih menunggu regulasi resmi. “Masih tunggu Perpresnya,” ucap A.R Pandei kepada wartawan beberapa pekan lalu.
Kepala Bapperida Abd.Rasid Pandei (Istimewa)
Dengan dinamika yang terjadi tersebut, tentu ruang fiskal kabupaten Banggai Laut kian menyempit dan bisa dipastikan untuk melakukan belanja pemerintah daerah harus disesuaikan kembali.
Setali tiga uang, Ketua DPRD Patwan Kuba mengamini bahwa Banggai Laut di tahun 2026 turut terkena imbas dari dinamika kebijakan keuangan nasional. “Iya, pemangkasan kurang lebih Rp71 Miliar,” ujar Patwan di ruang kerjanya usai rapat paripurna KUA-PPAS 2026, Jumat (31/10/2025).
Meski demikian, Politisi Partai Demokrat itu tak merinci dari anggaran Rp71 Miliar sumber dana apa saja yang akan terpangkas.
Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut, Patwan Kuba, SH.,MH (Istimewa)
Sementara itu, dinukil dari situs resmi Kemenkeu RI, Menteri Purbaya menjelaskan bahwa pemangkasan ini dilakukan karena adanya penyelewengan anggaran di beberapa daerah. “Pemerintah pusat ingin mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih efektif dan bersih,” ucap Purbaya.
Meski transfer ke daerah turun, Purbaya menegaskan bahwa secara keseluruhan dana untuk program daerah justru meningkat. “Program untuk daerah naik dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun. Jadi secara net, ekonomi di daerah tidak kekurangan dana,” katanya.
Ia juga menyatakan bahwa tambahan APBN sebesar Rp43 triliun telah disiapkan untuk 2026 dan membuka kemungkinan penambahan TKD jika kinerja daerah membaik. “Kalau daerah bisa menunjukkan penyerapan yang baik dan bersih, saya bisa meyakinkan pemimpin untuk menambah dengan cepat,” kata dia.
Purbaya mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada besarnya dana transfer, tetapi juga memperbaiki kemampuan menyerap dan mengelola anggaran. “Mereka mesti belajar juga memperbaiki cara menyerap anggaran,” pungkasnya.
Penulis : Nomo
Editor : –
