Menambahkan hal tersebut, Kepala Nophan menegaskan bahwa sinkronisasi data ini juga memiliki nilai strategis internal. Data mobilitas per kecamatan ini sangat dibutuhkan untuk mempermudah proses transisi struktural dan pembagian kerja yang sedang berjalan di lingkungan kantor pertanahan dengan skema terbaru.
“Koordinasi ini krusial untuk memberikan kemudahan transisi dari seksi tematik ke seksi wilayah. Dengan basis data biaya transportasi antar kecamatan yang jelas, pemetaan tugas petugas lapangan di setiap wilayah kerja baru akan menjadi lebih terukur, efektif, dan efisien secara anggaran,” tambahnya.
Permohonan data dari Biro Keuangan Kementerian ATR/BPN ini ditujukan untuk menjamin kepatuhan, transparansi, serta efisiensi penyerapan anggaran operasional di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan seluruh data yang dikirimkan ke pusat dapat diselesaikan tepat waktu.
Langkah kolaboratif ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan kerja sama antara Kantor Pertanahan Banggai Laut dan Pemerintah Daerah melalui BPKAD, yang ke depannya akan sangat mendukung kelancaran operasional dan program strategis pertanahan di wilayah Kabupaten Banggai Laut. (AA)
