Menu

Mode Gelap
Bupati Sofyan Kaepa dan Kementerian ATR/BPN Teken IPPR, Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan Kesepakatan Transfer Data Pribadi Indonesia-AS: Aman, Legal dan Terukur RI-Tiongkok Bahas AI Pertanian dan Kampus Tsinghua di Indonesia Ekonom: Transfer Data AS-Indonesia Masuk Kategori Aman Relawan Literasi Masyarakat (Relima) Perpusnas RI Jalin Kolaborasi bersama Bunda Literasi Banggai Laut Kajari Banggai Laut Baru, Adnan Hamzah Tiba di Banggai Laut Disambut Hangat Pemkab Banggai Laut

Nasional

Opini WTP Kemkomdigi Jadi Motivasi Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Berbasis Digital

badge-check


					Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komdigi Selasa (27/5/2025) mengatakan Capaian ini menjadi bukti konsistensi Kemkomdigi dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik di lingkungan kementerian. (Foto: Dok Humas Kemkomdigi) Perbesar

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komdigi Selasa (27/5/2025) mengatakan Capaian ini menjadi bukti konsistensi Kemkomdigi dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik di lingkungan kementerian. (Foto: Dok Humas Kemkomdigi)

BANGGAI TERKINI, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Tahun Anggaran 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Isma Yatun, dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, pada Rabu 27 Mei 2025.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan, capaian itu menjadi bukti konsistensi Kemkomdigi dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik dan menjadi motivasi untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik berbasis digital.

“Opini WTP ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran Kemkomdigi yang terus berkomitmen untuk menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Kami menjadikannya sebagai motivasi untuk terus memperbaiki kinerja, khususnya dalam pelayanan publik yang berbasis digital,” ujar Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta pada Rabu (27/5/2025).

BPK menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, diungkapkan secara memadai, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bacaan Lainnya

Kesepakatan Transfer Data Pribadi Indonesia-AS: Aman, Legal dan Terukur

28 Juli 2025 - 08:40 WITA

RI-Tiongkok Bahas AI Pertanian dan Kampus Tsinghua di Indonesia

28 Juli 2025 - 08:37 WITA

Ekonom: Transfer Data AS-Indonesia Masuk Kategori Aman

28 Juli 2025 - 08:34 WITA

Presiden Prabowo Tegaskan Pasal 33 UUD 1945 sebagai Landasan Pembangunan untuk Kesejahteraan Rakyat

25 Juli 2025 - 11:10 WITA

Kesepakatan Perdagangan Indonesia-AS Jadi Landasan Hukum Aman untuk Transfer Data Pribadi

25 Juli 2025 - 11:01 WITA

Presiden Prabowo Luncurkan Logo dan Tema HUT RI ke-80 Tahun

24 Juli 2025 - 07:23 WITA

Rekomendasi Artikel di Nasional