Menu ✖

Mode Gelap

Copyright ©2026 Banggai Terkini All Rights Reserved

Mendes PDT Dorong Penguatan Desa Tematik Berbasis Potensi Lokal di Banggai Presiden Prabowo dan Presiden Putin Perkuat Kerja Sama Energi, Antariksa, hingga Pendidikan Rembuk Stunting Desa Kokudang, Plh Kades Komitmen Pertahankan Nol Kasus Desa Kasuari Gelar Rembuk Stunting dan Salurkan BLT Dana Desa Tahap I Tahun 2026 Kumpulkan Pengurus Organisasi Keagamaan Islam di NTB, Menteri Nusron Ajak Kerja Sama Selesaikan Sertipikasi Tanah Wakaf Wamen Ossy Saksikan Penyerahan Denda Administratif Rp11,4 Triliun oleh Satgas PKH sebagai Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Banggai Terkini

Berita Terkini

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Benny Kabur Harman. Foto: Septamares/KarismaAnggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Benny Kabur Harman. Foto: Septamares/Karisma

Nasional

5 Jan 2026 - 12:47 WITA

Wacana Pilkada oleh DPRD Bergulir, Benny K Harman: Itu Bukan Solusi

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) bersama Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) dan anggota Tim Ahli KUHP Nasional Albert Aries (kanan) memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait pemberlakuan UU KUHP, UU KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana yang baru di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1/2026).Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) bersama Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) dan anggota Tim Ahli KUHP Nasional Albert Aries (kanan) memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait pemberlakuan UU KUHP, UU KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana yang baru di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Nasional

5 Jan 2026 - 12:37 WITA

Menkum: Pembahasan KUHP dan KUHAP Baru Dilakukan Intensif

Nasional

4 Jan 2026 - 12:50 WITA

KUHP dan KUHAP Baru Bentuk Reformasi Total Sistem Hukum Pidana Indonesia

Ilustrasi - pekerja melakukan pemeliharaan transmisi jaringan kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ANTARA FOTO/ Ahmad Subaidi/NZ Ilustrasi - pekerja melakukan pemeliharaan transmisi jaringan kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ANTARA FOTO/ Ahmad Subaidi/NZ

Ekonomi

3 Jan 2026 - 17:10 WITA

Pemerintah Pastikan Tarif Listrik Triwulan I 2026 tidak Naik

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dalam sambutannya pada Pembukaan Perdagangan Perdana Bursa Efek Indonesia Tahun 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia,Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dalam sambutannya pada Pembukaan Perdagangan Perdana Bursa Efek Indonesia Tahun 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia,

Ekonomi

3 Jan 2026 - 17:02 WITA

Pasar Modal Indonesia Fokus pada Integritas, Likuiditas, dan Ekonomi Hijau

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/bar) Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/bar)

Ekonomi

3 Jan 2026 - 16:58 WITA

Menko Kumham Imipas: Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru jadi Momentum Reformasi Hukum

Gedung Pancasila di kompleks kantor Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat. (Foto: Dok.kemlu.go.id)Gedung Pancasila di kompleks kantor Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat. (Foto: Dok.kemlu.go.id)

Nasional

3 Jan 2026 - 16:55 WITA

Menlu RI dan Tujuh Negara Tuntut Israel Buka Akses PBB ke Gaza

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu TrenggonoMenteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono

Ekonomi

2 Jan 2026 - 17:04 WITA

Menteri KKP tak Tolerir Kontraktor Nakal Garap Proyek KNMP

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub memberlakukan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor Terintegrasi Penuh (SIM PKB Fullcycle) secara nasional per 2 Januari 2026. (Foto Humas Kemenhub) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub memberlakukan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor Terintegrasi Penuh (SIM PKB Fullcycle) secara nasional per 2 Januari 2026. (Foto Humas Kemenhub)

Nasional

2 Jan 2026 - 17:02 WITA

Kemenhub Berlakukan SIM PKB Fullcycle Serentak Mulai Januari 2026

Sosial Budaya

1 Jan 2026 - 17:23 WITA

Gubernur Anwar Hafid Lantik 36 Pejabat Eselon II dan 3.230 PPPK Paruh Waktu