BANGGAI TERKINI, Banggai Tengah – Usai reses di Banggai Tengah, tepatnya di desa Tintingo, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut dari Fraksi PKS Munawan M. Mude berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa Tintingo.
Dalam reses yang digelar, Jumat (29/5/2026), Politisi PKS ini mendengar dan mencatat langsung berbagai aspirasi, keluhan, serta masukan dari masyarakat di daerah pemilihan IV kecamatan Banggai Tengah dan Banggai Selatan.
Dalam sambutannya, Aleg asal dapil IV itu menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan oleh warga akan dicatat secara resmi untuk kemudian diperjuangkan dalam rapat paripurna DPRD dan diusulkan kepada pemerintah daerah.
Munawan menyebut reses ini adalah kewajiban konstitusional sebagai wakil rakyat. “Kami hadir di sini bukan hanya untuk mendengar, tetapi untuk memastikan bahwa suara, kebutuhan, dan keluhan bapak/ibu sekalian menjadi prioritas dalam penyusunan program pembangunan daerah ke depan,” ujar Nawan.
Dalam dialog bersama warga Desa Tintingo, Munawan menerima dua aspirasi utama yang hingga kini belum terealisasi, yakni pembangunan jalan tani atau jalan kantong produksi serta perbaikan jalan akses permukiman melalui pembangunan jalan rabat beton.
Menanggapi hal tersebut, ia menyatakan siap mengawal dan mendorong realisasi program-program yang dinilai menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.
Menurutnya, usulan tersebut bukan sekadar aspirasi seremonial, melainkan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. “Mayoritas masyarakat di sini adalah petani dan pekebun. Jalan kantong produksi sepanjang 3 kilometer itu adalah urat nadi perekonomian mereka. Tanpa jalan yang layak, biaya angkut hasil panen membengkak dan kesejahteraan petani sulit meningkat,” tandasnya.
Munawan menambahkan, pembangunan infrastruktur tersebut akan menjadi salah satu fokus perjuangannya dalam pembahasan anggaran daerah tahun mendatang.
“InsyaAllah, ini yang akan menjadi fokus utama dan saya dorong sekuat tenaga agar masuk dalam postur APBD Anggaran 2027 nanti. Sudah kewajiban kami di parlemen untuk memastikan anggaran daerah benar-benar menjawab kebutuhan mendasar yang menyentuh masyarakat bawah,” tutur legislator tersebut optimis.***
