Menu ✖

Otomatis
Berita Terkini

Sulteng

Tata Ruang Jadi Panglima, Forum Koordinasi Sulawesi Tegaskan Sinkronisasi RPJMD dan RDTR

badge-check

Tata Ruang Jadi Panglima, Forum Koordinasi Sulawesi Tegaskan Sinkronisasi RPJMD dan RDTR Perbesar

BANGGAI TERKINI, Palu – Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi digelar di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/7/2025), dengan semangat membangun visi bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam penguatan tata ruang yang berkelanjutan dan adil.

Acara ini dihadiri langsung oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof. Aris Mardani.

Turut hadir para gubernur dari seluruh provinsi di Sulawesi dan Papua Barat Daya, termasuk Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulbar Suardi Duka, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kampo, bersama para kepala daerah kabupaten/kota.

Forum ini menekankan pentingnya penyelarasan RPJMD provinsi dan kabupaten/kota dengan RPJMN 2025–2029, serta percepatan penyusunan dan legalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendorong investasi yang bertanggung jawab secara spasial.

Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, menegaskan bahwa tantangan terbesar kepala daerah saat ini adalah menegakkan disiplin tata ruang di tengah derasnya arus investasi yang sering kali melanggar zonasi.

“Kami para kepala daerah menghadapi dilema besar: mempertahankan tata ruang yang benar, namun juga dituntut menghadirkan investasi. Jika menolak karena zonasi dilanggar, kami dicap tidak ramah investasi,” ujar Anwar.

“Karena itu, kami butuh penguatan dan payung hukum yang jelas agar bisa bertindak tegas,” tambahnya.

Menko AHY menyampaikan pandangan strategisnya bahwa urusan tanah dan tata ruang adalah fondasi dari seluruh aspek pembangunan nasional.

“Walaupun saya hanya menjabat 8 bulan sebagai Menteri ATR/BPN sebelumnya, saya sungguh merasakan bahwa tanpa kejelasan soal tanah, tak mungkin ada pembangunan berkelanjutan,” ujar AHY.

“Kita ini hidup, tumbuh, dan kembali ke tanah. Maka ruang harus diatur, tidak bisa dibiarkan tumpang tindih dan saling rebut,” lanjutnya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Bacaan Lainnya

Bandar Narkoba asal Banggai Laut Dijerat Pasal Berlapis

18 Nov 2026 - 15:26 WITA

Bandar Narkoba asal Banggai Laut Dijerat Pasal Berlapis

Bandar Narkoba asal Banggai Laut Diringkus, Polisi Sita 360.45 Gram Sabu-Sabu

17 Nov 2026 - 13:44 WITA

Bandar Narkoba asal Banggai Laut Diringkus, Polisi Sita 360.45 Gram Sabu-Sabu

Terus Alami Pemadaman, Warga Tinangkung Selatan Bangkep Keluhkan Pelayanan PLN Salakan

17 Nov 2026 - 10:57 WITA

Terus Alami Pemadaman, Warga Tinangkung Selatan Bangkep Keluhkan Pelayanan PLN Salakan

YBIC Ajak Nelayan Mansamat B Jaga Mangrove, Terumbu Karang dan Padang Lamun

16 Nov 2026 - 13:37 WITA

YBIC Ajak Nelayan Mansamat B Jaga Mangrove, Terumbu Karang dan Padang Lamun

Kantor Pertanahan Banggai Laut Serahkan Sertipikat Destinasi Wisata Saat Kunker Kajati Sulteng

14 Nov 2026 - 21:30 WITA

Kantor Pertanahan Banggai Laut Serahkan Sertipikat Destinasi Wisata Saat Kunker Kajati Sulteng

Cemburu di Meja Biliar Berujung Saling Aniaya, Tiga Pria Diringkus Polisi

13 Nov 2026 - 22:46 WITA

Cemburu di Meja Biliar Berujung Saling Aniaya, Tiga Pria Diringkus Polisi
Rekomendasi Artikel di Luwuk