Pemda Bangkep Diharapkan Cerdas Kelola Potensi dan Risiko Kemitraan dengan FreeNow China untuk Pembangunan Ekonomi Lokal

BANGGAI TERKINI, Salakan – Pemerintah Daerah (Pemda) Bangkep kini menghadapi peluang besar untuk mempercepat perekonomian daerah melalui kemitraan dengan perusahaan FreeNow asal Cina. Kerja sama ini berpotensi mengembangkan sektor kelapa lokal, membuka lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, pakar hukum Muhammad Saleh Gasin menegaskan pentingnya kesiapan Pemda Bangkep dalam mengelola potensi dan risiko yang menyertai kemitraan ini.

Muhammad Saleh Gasin, praktisi hukum yang berpengalaman, menyarankan agar Pemda Bangkep memperhatikan beberapa aspek krusial agar kolaborasi ini dapat berjalan lancar.

Presiden Prabowo Beri Penghormatan Terakhir untuk Tiga Prajurit TNI, Pahlawan Perdamaian Dunia Gugur di Misi UNIFIL Lebanon

Redaksi

4/04/2026

Salah satu tantangan utama adalah pengelolaan limbah industri yang berisiko mencemari lingkungan. Dengan produksi kelapa yang masif, limbah yang dihasilkan bisa mengancam ekosistem jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Saleh Gasin menekankan pentingnya regulasi pengelolaan limbah yang jelas dan tegas untuk mencegah pencemaran tanah dan air yang dapat merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Berikan Kuliah Umum di UIN Datokarama Palu, Menteri Nusron Bangun Kesadaran Mahasiswa tentang Nilai Ekonomi Tanah

Redaksi

2/04/2026

Tanpa langkah-langkah antisipatif, kemitraan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama terkait risiko monopoli. Saleh Gasin memperingatkan bahwa perusahaan FreeNow Cina dapat saja meminta hak monopoli atas hasil produksi kelapa, yang akan membatasi kebebasan petani lokal dalam memilih pembeli. “Pemda harus melakukan kajian mendalam terhadap setiap perjanjian yang melibatkan perusahaan ini, baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat lokal,” ujar Saleh Gasin.

Untuk memastikan keuntungan jangka panjang bagi masyarakat, Pemda Bangkep perlu menetapkan kebijakan yang melindungi petani lokal. Salah satunya adalah dengan mengatur harga kelapa dasar yang bisa disesuaikan dengan kondisi pasar.

Kebijakan WFH ASN, Banggai Laut Masih Menunggu Arahan Bupati

Redaksi

2/04/2026