Menu

Mode Gelap
Akuntabilitas Anggaran, Kantor Pertanahan Banggai Laut Ikut Bimbingan Teknis Evaluasi Standar Biaya Keluaran Sempat Muntah Darah, Petani asal Popisi Banggai Laut Ditemukan Tak Bernyawa Siapkan Ketersediaan SDM yang Berintegritas, Sekjen ATR/BPN Minta Dukungan Komisi II DPR RI dalam Transformasi STPN Pastikan Data Sertipikat Tanah Sesuai, Ini Cara Mudah Pengecekannya! Akhir Perjuangan Panjang, Sertipikat Tanah Mbah Tupon Kembali ke Tangan yang Berhak Mendes PDT Dorong Penguatan Desa Tematik Berbasis Potensi Lokal di Banggai

Ekonomi

Pemda Bangkep Diharapkan Cerdas Kelola Potensi dan Risiko Kemitraan dengan FreeNow China untuk Pembangunan Ekonomi Lokal

badge-check


					Banner Pangkalan FreeNow Coconut Grove di Banggai Kepulauan(Istimewa) Perbesar

Banner Pangkalan FreeNow Coconut Grove di Banggai Kepulauan(Istimewa)

BANGGAI TERKINI, Salakan – Pemerintah Daerah (Pemda) Bangkep kini menghadapi peluang besar untuk mempercepat perekonomian daerah melalui kemitraan dengan perusahaan FreeNow asal Cina. Kerja sama ini berpotensi mengembangkan sektor kelapa lokal, membuka lapangan pekerjaan baru, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, pakar hukum Muhammad Saleh Gasin menegaskan pentingnya kesiapan Pemda Bangkep dalam mengelola potensi dan risiko yang menyertai kemitraan ini.

Muhammad Saleh Gasin, praktisi hukum yang berpengalaman, menyarankan agar Pemda Bangkep memperhatikan beberapa aspek krusial agar kolaborasi ini dapat berjalan lancar.

Salah satu tantangan utama adalah pengelolaan limbah industri yang berisiko mencemari lingkungan. Dengan produksi kelapa yang masif, limbah yang dihasilkan bisa mengancam ekosistem jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Saleh Gasin menekankan pentingnya regulasi pengelolaan limbah yang jelas dan tegas untuk mencegah pencemaran tanah dan air yang dapat merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Tanpa langkah-langkah antisipatif, kemitraan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama terkait risiko monopoli. Saleh Gasin memperingatkan bahwa perusahaan FreeNow Cina dapat saja meminta hak monopoli atas hasil produksi kelapa, yang akan membatasi kebebasan petani lokal dalam memilih pembeli. “Pemda harus melakukan kajian mendalam terhadap setiap perjanjian yang melibatkan perusahaan ini, baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat lokal,” ujar Saleh Gasin.

Untuk memastikan keuntungan jangka panjang bagi masyarakat, Pemda Bangkep perlu menetapkan kebijakan yang melindungi petani lokal. Salah satunya adalah dengan mengatur harga kelapa dasar yang bisa disesuaikan dengan kondisi pasar.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bacaan Lainnya

Akuntabilitas Anggaran, Kantor Pertanahan Banggai Laut Ikut Bimbingan Teknis Evaluasi Standar Biaya Keluaran

17 April 2026 - 14:22 WITA

Sempat Muntah Darah, Petani asal Popisi Banggai Laut Ditemukan Tak Bernyawa

17 April 2026 - 14:10 WITA

Siapkan Ketersediaan SDM yang Berintegritas, Sekjen ATR/BPN Minta Dukungan Komisi II DPR RI dalam Transformasi STPN

17 April 2026 - 13:58 WITA

Pastikan Data Sertipikat Tanah Sesuai, Ini Cara Mudah Pengecekannya!

17 April 2026 - 13:57 WITA

Akhir Perjuangan Panjang, Sertipikat Tanah Mbah Tupon Kembali ke Tangan yang Berhak

17 April 2026 - 13:55 WITA

Mendes PDT Dorong Penguatan Desa Tematik Berbasis Potensi Lokal di Banggai

14 April 2026 - 08:30 WITA

Rekomendasi Artikel di Ekonomi