BANGGAI TERKINI, Banggai – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2026 resmi disepakati oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai Laut dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Meski demikian, sejumlah fraksi dalam rapat paripurna yang diselenggarakan, Jumat (28/11/2025) itu memberikan berbagai catatan kritis terkait efisiensi belanja Pemerintah Daerah di 2026 mendatang. Sebab, kemampuan fiskal Banggai Laut semakin terjepit dengan adanya dinamika kebijakan keuangan nasional.
Ketua Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Mahdiani Bukamo mengatakan, fraksinya mendukung penuh langkah efisiensi melalui penurunan alokasi belanja makan minum serta honorarium pada seluruh perangkat daerah.
Bupati Sofyan Kaepa, bersama unsur pimpinan DPRD, Ketua Patwan Kuba dan kedua Wakilnya Jamaludin R. Bunsiang dan Abukar O. Sumail (Foto : Nomo/BanggaiTerkini)
Kebijakan ini, kata dia, menjadi langkah realistis untuk menyesuaikan kondisi fiskal daerah tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
Fraksinya menekankan agar efisiensi ini diterapkan secara merata, terukur, dan tidak mengganggu operasional inti pelayanan kepada masyarakat.
Selain belanja makan minum, Mahdiani juga menyoroti perlunya penyesuaian belanja alat tulis kantor (ATK) sebagai bagian dari upaya optimalisasi belanja administrasi.
Solusinya, Ia mendorong penerapan sistem digital serta pengendalian kebutuhan rutin untuk belanja ATK lebih efisien dan tidak menimbulkan pemborosan. “Agar belanja lebih efisien dan tidak menimbulkan pemborosan,” ujar lulusan Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta tersebut.
Suasana rapat paripuran persetujuan bersama APBD 2026 (Foto : Nomo/BanggaiTerkini)
Tak hanya Mahdiani, Juru bicara Fraksi Berkarya Sejahtera Desra, juga menyoroti pentingnya efisiensi belanja daerah, mengingat ruang fiskal Banggai Laut relatif terbatas.
Fraksi Berkarya Sejahtera mendorong agar Pengurangan belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat umum.
Ia menekankan agar dilakukan evaluasi bagi program berulang namun tidak menghasilkan perubahan signifikan. Penguatan sistem pengendalian internal dan perencanaan berbasis kinerja.
“Efisiensi bukan hanya pilihan, tetapi keharusan agar APBD 2026 tidak bocor dan benar-benar diarahkan kepada kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Penulis : Nomo
Editor : –
