Oleh : Wicaksono Wicaksono
PERDEBATAN tentang pilkada langsung dan pilkada tidak langsung di Indonesia hampir selalu disajikan sebagai perdebatan politik normatif.
Di satu sisi ada argumen tentang kedaulatan rakyat, partisipasi, dan legitimasi demokrasi. Di sisi lain ada argumen tentang efisiensi anggaran, stabilitas pemerintahan daerah, dan kelelahan publik akibat kontestasi elektoral yang dianggap terlalu sering dan terlalu mahal.
Di balik perdebatan itu, ada dimensi yang jarang dibicarakan secara jujur, yakni soal siapa yang selama ini hidup dari proses pilkada langsung dan siapa yang akan kehilangan mata pencaharian ketika pilkada diubah menjadi tidak langsung.
Pilkada langsung bukan hanya mekanisme politik. Ia adalah aktivitas ekonomi berskala besar yang menciptakan pasar, lapangan kerja, dan perputaran uang.
Ketika kepala daerah dipilih oleh jutaan warga, prosesnya menuntut kampanye terbuka, distribusi logistik masif, dan produksi informasi publik dalam jumlah besar.
Seluruh kebutuhan itu membentuk ekosistem ekonomi yang melibatkan banyak pihak, dari pelaku usaha kecil sampai industri jasa profesional.
Ekosistem ini tidak selalu efisien, tidak selalu bersih, dan sering kali penuh pemborosan, tetapi nyata dan hidup.
Ketika pilkada diubah menjadi tidak langsung dan pemilihan kepala daerah dipindahkan ke ruang sidang DPRD, ekosistem itu runtuh hampir sekaligus. Jumlah pengambil keputusan menyusut dari jutaan orang menjadi puluhan orang.
Konsekuensinya sederhana tetapi brutal. Hampir semua sektor ekonomi yang bergantung pada keterlibatan publik kehilangan pasar. Yang tersisa hanyalah segelintir aktivitas administratif dan politik internal.
Kelompok pertama yang langsung kehilangan rezeki adalah industri kampanye dan komunikasi politik.
Dalam pilkada langsung, agensi kampanye, konsultan komunikasi, tim kreatif, videografer, desainer grafis, penulis naskah, pengelola media sosial, hingga fotografer lapangan bekerja dalam jumlah besar.
Media lokal mendapatkan pemasukan dari iklan politik dan liputan kampanye. Stasiun radio, media daring, dan percetakan lokal ikut hidup.
Ketika pilkada menjadi tidak langsung, seluruh kebutuhan ini praktis menghilang. Kandidat tidak perlu dikenal oleh publik. Tidak perlu membangun citra di mata pemilih. Tidak perlu debat terbuka, iklan politik, atau konten kampanye. Industri ini kehilangan klien dalam satu keputusan politik.
Bersamaan dengan itu, media massa lokal juga kehilangan sumber pendapatan penting. Dalam pilkada langsung, media menjadi arena utama kontestasi gagasan dan citra kandidat. Liputan kampanye, debat, iklan politik, dan diskusi publik memberikan nilai ekonomi sekaligus relevansi jurnalistik.
Ketika pilkada tidak langsung, peran media menyusut. Keputusan diambil di ruang tertutup. Tidak ada kebutuhan untuk menjangkau publik luas. Media kehilangan posisi tawar, kehilangan konten bernilai tinggi, dan kehilangan pemasukan iklan yang selama ini menopang operasional mereka di daerah.
Kelompok kedua yang terdampak besar adalah pelaku usaha logistik pemilu dan UMKM lokal. Pilkada langsung membutuhkan percetakan surat suara, penyedia bilik dan kotak suara, jasa distribusi, transportasi darat dan laut, penyewaan tenda, kursi, sound system, hingga genset.
Ribuan TPS menciptakan permintaan konsumsi, air minum, alat tulis, dan jasa kebersihan. Sopir, pekerja bongkar muat, penjaga gudang, hingga pemilik penginapan dan warung makan ikut menikmati perputaran uang ini. Bagi banyak daerah, pilkada langsung adalah momen ekonomi penting di luar musim panen atau proyek pembangunan.
Ketika pilkada tidak langsung diterapkan, seluruh rantai ekonomi ini terputus. Tidak ada TPS. Tidak ada distribusi logistik berskala besar. Tidak ada kebutuhan massal akan konsumsi dan jasa pendukung.
Negara memang menghemat anggaran, tetapi penghematan itu dibayar oleh hilangnya pendapatan ribuan pelaku usaha kecil dan pekerja informal. Efek pengganda ekonomi yang sebelumnya mengalir ke bawah berhenti di lingkar sempit institusi politik.
Kelompok ketiga yang kehilangan pasar adalah industri survei, riset opini publik, dan analitik politik. Dalam pilkada langsung, survei elektabilitas, pemetaan pemilih, quick count, dan exit poll memiliki fungsi ekonomi sekaligus publik.
Lembaga survei merekrut enumerator, analis data, dan tenaga pendukung. Data diproduksi untuk konsumsi publik, diperdebatkan, dan menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas.
Ketika pilkada menjadi tidak langsung, kebutuhan akan data publik ini menghilang. Preferensi warga tidak lagi relevan. Yang dibutuhkan adalah data internal tentang komposisi fraksi DPRD dan arah koalisi partai. Industri survei publik kehilangan peran dan pasar. Yang tersisa hanyalah konsultan politik internal yang bekerja dalam lingkar sempit dan tertutup.
Kelompok keempat yang terdampak adalah pekerja lepas dan tenaga informal yang selama ini menggantungkan pendapatan pada momentum politik. Relawan kampanye berbayar, koordinator lapangan, petugas administrasi sementara, hingga pekerja event kehilangan sumber pekerjaan musiman. Dalam pilkada langsung, meskipun bersifat sementara, pekerjaan ini menjadi sumber pendapatan penting bagi banyak orang.
Pilkada tidak langsung menghapus seluruh kebutuhan tersebut tanpa menyediakan alternatif. Sebaliknya, ada kelompok yang justru diuntungkan. Elite politik dan broker kekuasaan menjadi aktor utama dalam sistem pilkada tidak langsung.
Nilai ekonomi tidak lagi terletak pada kemampuan menjangkau publik, tetapi pada akses, kedekatan, dan kemampuan melobi.
Ekonomi perhatian digantikan oleh ekonomi akses. Pasar memang menyempit, tetapi nilai transaksinya meningkat dan terkonsentrasi. Uang tidak hilang, ia berpindah dari ruang terbuka ke ruang tertutup, dari sektor yang melibatkan banyak orang ke sektor yang hanya bisa diakses segelintir elite.
Pendukung pilkada tidak langsung sering mengajukan argumen efisiensi. Biaya penyelenggaraan lebih murah, proses lebih cepat, dan konflik bisa ditekan.
Secara administratif, klaim ini benar. Namun teori pilihan publik mengingatkan bahwa penghematan anggaran negara tidak identik dengan efisiensi sosial.
Biaya yang dihapus dari APBD muncul kembali dalam bentuk lain, seperti biaya lobi, kompromi politik, dan konsesi kebijakan pasca-pemilihan. Biaya ini tidak tercatat secara formal, tetapi dampaknya terasa dalam jangka panjang melalui kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik luas.
Dalam jangka panjang, pilkada tidak langsung mengubah hubungan antara demokrasi dan ekonomi. Pilkada langsung memang mahal dan tidak rapi, tetapi ia menciptakan partisipasi ekonomi yang luas. Banyak sektor bergerak, banyak orang terlibat, dan publik memiliki peran nyata.
Pilkada tidak langsung menawarkan ketenangan dan efisiensi administratif, tetapi dengan harga yang jelas. Rezeki berpindah dari banyak tangan ke sedikit tangan. Peluang usaha menyempit. Transparansi berkurang. Manfaat ekonomi terkonsentrasi.
Pertanyaan akhirnya bukan lagi soal apakah pilkada tidak langsung lebih murah. Pertanyaannya jauh lebih konkret. Siapa yang kehilangan rezeki karena penghematan itu, dan siapa yang diam-diam menikmati keuntungan dari sistem yang lebih tertutup ini.
Ketika ribuan pelaku usaha kecil, pekerja lepas, media lokal, dan industri kreatif kehilangan pasar, sementara segelintir elite memperkuat posisi tawarnya, maka perubahan sistem ini tidak bisa lagi dibaca sebagai sekadar reformasi teknis.
Jadi, dalam isu pilkada langsung lewat DPRD, masalahnya bukan hanya soal romantisme demokrasi. Ini juga soal distribusi ekonomi. Dan dalam setiap perubahan distribusi, selalu ada pihak yang dikorbankan.***
*) Tulisan ini telah terbit di akun sosial media Wicaksono Wicaksono
