BANGGAI TERKINI, Banggai – Lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Banggai Laut Patwan Kuba didampingi Wakil Ketua Abukar O. Sumail, Kamis (23/7/2026).
Masing-masing fraksi menyampaikan pandangan akhirnya sebelum memberikan persetujuan terhadap ranperda tersebut.
Juru bicara fraksi Demokrat Laongke menyampaikan catatan kritis dan masukan diantaranya peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, ia mengapresiasi atas raihan dan pencapaian finansial yang ada. Namun, evaluasi terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) harus terus diperhatikan agar ke depan penyerapan anggaran dapat berjalan lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.
Laongke juga mendorong Pemerintah Daerah untuk terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara inovatif tanpa menekan atau memberatkan perekonomian masyarakat kecil. “Setiap rupiah dari APBD TA 2025 yang telah dibelanjakan harus benar-benar membawa dampak nyata (outcome) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan infrastruktur, serta pelayanan publik di Kabupaten Banggai Laut,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, Syamsul F. Latif. Ia menilai pembahasan pertanggungjawaban APBD menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai persoalan mendasar secara objektif dan terbuka.
Menurut Ancu sapaan Syamsul F. Latif masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius diantaranya belum optimalnya kualitas perencanaan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), hingga masih adanya program yang lebih berorientasi pada pencapaian output administratif dibanding menghasilkan outcome pembangunan yang terukur.
Selain itu, Fraksi NasDem menilai tantangan pembangunan Banggai Laut ke depan semakin kompleks, sehingga tidak lagi bisa dijawab dengan pendekatan berdasarkan standar regulasi yang ada.
“Menurut kami persoalan kemiskinan, ketahanan pangan, transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perubahan iklim, digitalisasi pelayanan publik, hingga tuntutan efisiensi belanja daerah membutuhkan paradigma baru dalam pengelolaan APBD,” katanya.
Selanjutnya fraksi berkarya sejahtera melalui juru bicaranya Munawan M Mude memandang bahwa laporan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan setiap rupiah uang rakyat.
Munawan menegaskan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan BPK bukan sekadar catatan administratif yang selesai setelah rapat evaluasi. Seluruh rekomendasi harus ditindaklanjuti secara tepat waktu, tuntas, dan disertai langkah nyata untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Kami meminta Pemerintah Daerah menyampaikan secara terbuka perkembangan penyelesaian rekomendasi BPK, termasuk langkah-langkah pencegahan agar kelemahan yang sama tidak terus berulang pada tahun-tahun berikutnya,” tegas Nawan.
Abd Azis dari fraksi Gerbang Nur memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut atas kerja keras dalam melaksanakan program selama Tahun Anggaran 2025. Berbagai capaian pembangunan yang telah diraih merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparatur sipil negara, serta seluruh elemen masyarakat.
Meski demikian, apresiasi tersebut, kata dia, tidak mengurangi kewajiban bersama untuk terus melakukan evaluasi secara objektif terhadap pelaksanaan APBD. “Evaluasi merupakan instrumen penting agar setiap kelemahan dapat segera diperbaiki dan setiap keberhasilan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan,” kata Azis.
Fraksnya menilai bahwa pengelolaan APBD ke depan masih memerlukan berbagai penyempurnaan, terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program dan kegiatan. Masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah kabupaten Banggai Laut agar kualitas belanja daerah semakin produktif, tepat sasaran, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Sainudin Sain dari fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan menjelaskan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, tentunya untuk menyampaikan kepada masyarakat Banggai laut, bahwa apa saja yang telah dilaksanakan oleh Pemda dengan APBD tahun 2025, tujuannya berhubungan dengan Akuntabilitas Publik, Transparansi Pengelolaan Keuangan Derah hingga Evaluasi dan Pengawasan yang menjadi fungsi dari DPRD.
“Oleh karena itu fraksi kami yang telah mengawal proses pembahasanya dengan teliti dan terukur agar sesuai dengan standar regulasi, memberikan apresiasi terhadap semua unsur yang terlibat dalam proses sampai dengan persetujuan bersama,” ungkapnya.
Penulis : Nomo
Editor : –
