BANGGAI TERKINI, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah sejumlah menteri, wakil menteri, serta pejabat negara dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Pelantikan tersebut mencakup Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024–2029, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, serta pimpinan Ombudsman Republik Indonesia.
Keputusan Presiden mengenai pengangkatan para pejabat dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.
Pejabat yang dilantik pada jajaran menteri adalah Bahli Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dudung Abdurahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, serta Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
Pada jajaran wakil menteri, Dradjad Hari Wibowo dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan, Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian, serta Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Untuk jabatan lainnya, Listyo Sigit Prabowo diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Sementara Arianto Wibowo diangkat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sedangkan Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Pada jajaran Ombudsman Republik Indonesia untuk sisa masa jabatan 2026–2031, Nuzran Joher diangkat sebagai Ketua dan Radian Syam sebagai anggota.
Pengangkatan tersebut tercantum dalam sejumlah Keputusan Presiden yang ditetapkan pada 30 September 2026.
Setelah pembacaan keputusan, Presiden Prabowo memimpin pengambilan sumpah atau janji jabatan para menteri, wakil menteri, dan pejabat negara.
Presiden terlebih dahulu menanyakan kesediaan para pejabat untuk diambil sumpah atau janji sesuai agama masing-masing.
Para pejabat kemudian mengikuti sumpah yang dipandu Presiden untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menaati peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi etika jabatan, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian salah satu bagian sumpah yang dipandu Presiden.
Pelantikan dilanjutkan dengan pengucapan sumpah Ketua Ombudsman Republik Indonesia di hadapan Presiden.
Dalam sumpah tersebut, Ketua Ombudsman menyatakan akan menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menaati peraturan perundang-undangan.
