Hanya Ada Dua di Sulteng, Banggai Laut Raih Penghargaan Pelayanan Publik Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI

BANGGAI TERKINI, Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai Laut kembali menunjukan prestasinya ditingkat nasional yakni berhasil mendapatkan penghargaan dalam penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Ombudsman RI dengan predikat kualitas tertinggi kategori Pemerintah Kabupaten

Di Provinsi Sulawesi Tengah hanya ada dua yakni Pemkab Banggai Laut dan Pemkab Banggai yang mendapat penghargaan bergengsi tersebut.

Kebijakan WFH ASN, Banggai Laut Masih Menunggu Arahan Bupati

Redaksi

1 hari

Wakil Bupati Ablit H. Ilyas menerima pengharagaan itu mewakili Bupati Sofyan Kaepa didampingi Kepala Bagian Organisasi Setda Baytal Rahman, Asisten bidang Pembangunan dan Perekonomiam Muh Basri S. Ali dan Plt Kepala Dinas Dikpora Irsan A. Mamak pada kegiatan penyampaian Opini Ombudsman RI di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Terbukti Korupsi, Eks Kades Tinakin Laut Divonis 3,6 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp500 juta

Redaksi

1/04/2026

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, dalam sambutannya menjelaskan mulai tahun 2025, Ombudsman melakukan transformasi signifikan. Jika sebelumnya sejak tahun 2011 penilaian berfokus pada zona kepatuhan, kini berubah menjadi penilaian maladministrasi, dimana hasil penilaian ini dituangkan dalam bentuk Opini Ombudsman RI yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Salurkan 100 Paket Sembako, Yayasan Inovasi Muda Mandiri Banggai Laut Hadirkan Kebahagiaan Ramadhan

Redaksi

18/03/2026

Perubahan ini, kata Najih bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan hasil pengawasan. Fokus opini kini lebih tajam pada aspek kepuasan masyarakat serta kepatuhan instansi terhadap produk hukum Ombudsman. “Seperti tindakan korektif dan rekomendasi,” ujar Mokhammad Najih melalui kanal YouTube Ombudsman RI.

Musrenbang RKPD, Wabup Ablit Tekankan Pentingnya Sinergitas Antara Pemda dan DPRD

Redaksi

12/03/2026

Diketahui pada tahun 2025, Ombudsman melakukan penilaian terhadap 310 instansi yang terdiri dari 38 Kementerian, 8 Lembaga, 38 Pemerintah Provinsi, 56 Pemerintah Kota, 170 Pemerintah Kabupaten.

Penilaian dilakukan menggunakan alat ukur yang mencakup empat dimensi, yaitu Dimensi Input mencakup pengetahuan pelaksana, perencanaan, jaminan pelayanan, dan pengawasan internal, Dimensi Proses mencakup persepsi pelaksana dan pengguna layanan terhadap standar pelayanan serta potensi maladministrasi, Dimensi Output mencakup penggunaan data sekunder dari BPS, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas, dan Dimensi Pengaduan mencakup penilaian komitmen dan budaya pengelolaan pengaduan pada unit layanan, serta dilengkapi dengan aspek penilaian Kepercayaan Masyarakat dan kepatuhan terhadap produk pengawasan Ombudsman RI.

Penulis : Nomo
Editor : –