BANGGAI TERKINI, Palu – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai Laut menuntut terdakwa mantan kepala desa Matanga, Banggai Selatan Ariyando Mataiya dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu.
Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2025/PN Pal.
Dalam amar tuntutannya, JPU menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Jaksa menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 tahun 6 bulan, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Kajari Banggai Laut Adnan Hamzah, SH.,MH melalui Kepala Seksi Intelijen Doni Andrian, SH mengatakan selain pidana penjara, JPU juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp50 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. “Matanga, 3 tahun 6 bulan penjara denda 50 jt sub 6 bulan kurungan,” kata Kasi Intel kepada wartawan, Rabu (11/3/2026).
Dalam tuntutannya, Jaksa juga membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp560.500.363.
Dan apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara.
“Namun apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka kewajiban membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,” bunyi tuntutan tersebut.
Kejari Banggai Laut berkomitmen untuk terus menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berintegritas dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Penulis : Nomo
Editor : –
