BANGGAI TERKINI, Tangerang – Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dibawah kepemimpinan Bupati Sofyan Kaepa terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan integrasi sistem dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama Replikasi Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak (SISGITA).
Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan percepatan integrasi Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), serta validasi BPHTB secara digital dan terintegrasi.
Penandatanganan perjanjian kerja sama yang digelar di Plaza Puspemkot Tangsel, Senin (21/9/2026) itu juga merupakan tindak lanjut atas arahan teknis dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hadir mendampingi Bupati Sofyan dalam agenda tersebut, yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Saumuddin Samatan, Kepala Dinas PUPR Mulyadi Mojang, dan Sekretaris Kepala Dinas Kominfo Fadli Lapene, dan Kepala Bagian Prokopim Syull Amygrant K. Dara.
SISGITA merupakan aplikasi inovasi Pemkot Tangerang Selatan terkait pengelolaan data pertanahan dan perpajakan pemerintah daerah. Melalui kerja sama ini, daerah yang melakukan replikasi dapat menyesuaikan penerapan SISGITA dengan kebutuhan masing-masing.
Replikasi SISGITA juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan pertukaran praktik baik antarpemerintah daerah.
Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dedi Nurcahyanto mengatakan ATR/BPN terus berkomitmen untuk melakukan transformasi menyeluruh guna memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional dan daerah.
Transformasi ini dilakukan dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dalam hal integrasi data pertanahan dan perpajakan.
“ATR/BPN ingin berubah total. Kami melibatkan pengawasan dan pendampingan untuk transformasi ini. Apa yang terjadi hari ini adalah bagian dari jalan lurus yang ingin kita niati bersama di awal, untuk memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional dan daerah,” ujar Dedi, dikutip media BanggaiTerkini melalui official youtube resmi Humas Tangeran Selatan, Senin (21/9/2026)
Dedi memaparkan bahwa langkah konkret dari transformasi ini adalah percepatan pencocokan data (matching data) antara Nomor Induk Bidang (NIB) pertanahan dan Nomor Objek Pajak (NOP) di masing-masing daerah.
Melalui pemanfaatan aplikasi integrasi NIB-NOP yang salah satunya diinisiasi lewat hibah aplikasi bernama “SISGITA” oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan proses integrasi infrastruktur digital di tingkat kabupaten/kota ditargetkan rampung dalam pekan ini.
“Hari ini kita memasuki babak baru. Tim teknis Bapak Ibu Bupati dan Walikota telah bekerja keras melakukan matching data NIB dan NOP. Minggu ini infrastrukturnya sudah siap di daerah masing-masing, sehingga pada Kamis besok kita pastikan semuanya sudah terintegrasi,” tambahnya.
Kementerian ATR/BPN menargetkan pada tahun 2027 mendatang, sebanyak 70% wilayah kabupaten/kota di Indonesia sudah dapat menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) terbaru secara terintegrasi.
Selain PBB, percepatan juga difokuskan pada validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan berpegang pada empat prinsip utama: fiktif positif, penerapan sistem antrean First In, First Out (FIFO), serta seluruh data dan transaksi pembayaran yang wajib melalui perbankan resmi. Melalui sistem terintegrasi ini, alur layanan validasi BPHTB dipangkas secara drastis hingga rampung dalam waktu 10 hari.
Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi jajarannya yang menangani hingga 1,4 juta berkas layanan per tahun.
Ia menegaskan bahwa sehebat apapun upaya reformasi yang dilakukan internal ATR/BPN, dukungan penuh dari pemerintah daerah, industri, penegak hukum, serta KPK sangat dibutuhkan untuk mengawal ekosistem layanan agar terhindar dari berbagai gangguan.
“Sehebat-hebatnya kami berubah, kami butuh dukungan Pemda, industri, KPK, APH, dan semua pihak. Ini adalah langkah terjal yang harus dilewati untuk sebuah transformasi,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Dedi membakar semangat para kepala daerah dan jajaran birokrasi dengan mengutip pesan Presiden Pertama RI, Bung Karno, tahun 1951.
“Tidak ada kemakmuran dan kehebatan suatu bangsa yang turun gratis dari langit. Karena itu adalah wujud kristalisasi keringat dan darah yang harus diwujudkan dan diupayakan secara keras,” pungkasnya.
Penulis : Nomo
