BANGGAI TERKINI, Banggai – Program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dinilai memerlukan dukungan kebijakan publik (public policy) dan kerja sama lintas lembaga, khususnya yang dibawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur (Kemenko Infra) agar program-program yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Demikian dikatakan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, dalam keterangannya terkait Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pembahasan Rencana Kerja TA. 2025 di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Rabu (8/1/2025).
“Tiga juta rumah merupakan janji Bapak Presiden dan tidak bisa dihadapi sendiri. Pertama-tama memerlukan kehadiran public policy yang baik, yang kedua memerlukan kerja kelembagaan dan lintas lembaga untuk menciptakan ekosistem yang mengaktifkan seluruh potensi untuk membangun,” kata Wamen PKPi.
Rakor yang diselenggarakan awal tahun ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan pada 2024 agar bisa ditingkatkan dan disempurnakan pada tahun anggaran 2025.
Fahri mengatakan, rumah merupakan kebutuhan dasar dari keperluan masyarakat, sehingga jika pemerintah tidak membantu, masyarakat akan membangun rumah sendiri dengan kualitas yang belum tentu layak huni.
Oleh sebab itu, pemerintah harus hadir dalam pembangunan rumah rakyat, sehingga rumah-rumah yang akan dibangun dipastikan layak huni dan kuat, termasuk tahan gempa.
