Menu

Mode Gelap
Akuntabilitas Anggaran, Kantor Pertanahan Banggai Laut Ikut Bimbingan Teknis Evaluasi Standar Biaya Keluaran Sempat Muntah Darah, Petani asal Popisi Banggai Laut Ditemukan Tak Bernyawa Siapkan Ketersediaan SDM yang Berintegritas, Sekjen ATR/BPN Minta Dukungan Komisi II DPR RI dalam Transformasi STPN Pastikan Data Sertipikat Tanah Sesuai, Ini Cara Mudah Pengecekannya! Akhir Perjuangan Panjang, Sertipikat Tanah Mbah Tupon Kembali ke Tangan yang Berhak Mendes PDT Dorong Penguatan Desa Tematik Berbasis Potensi Lokal di Banggai

Bangkep

Fenomena ASN Diduga Ber-KTP Luar Banggai Kepulauan, Bupati Rusli Diminta Tegas

badge-check


					Kantor Bupati Banggai Kepulauan (Ist) Perbesar

Kantor Bupati Banggai Kepulauan (Ist)

BANGGAI TERKINI, Bangkep – Fenomena memprihatinkan terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, musababnya saat ini diduga masih terdapat aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja dan menerima gaji dari APBD setempat ternyata tidak memiliki KTP Banggai Kepulauan. Jumlahnya pun diduga masih cukup banyak.

Mereka masih tercatat sebagai penduduk luar daerah, kondisi ini yang secara langsung merugikan Banggai Kepulauan dari sisi fiskal.

Padahal, salah satu komponen dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat adalah jumlah penduduk. Artinya, setiap warga yang tidak tercatat secara administratif sebagai penduduk Banggai Kepulauan berarti menyumbang pada pengurangan potensi dana transfer setiap tahunnya.

Persoalan serius ini mendapat sorotan tajam dari ketua Fraksi Golkar DPRD Bangkep Irwanto T. Bua.

Dinukil dari Banggairaya.id, Ia mengatakan Bupati Rusli Moidady secepatnya melakukan tindakan tegas kepada ASN yang masih ber KTP luar daerah. “BKD harus cepat mengindentifikasi, beri waktu mereka untuk mengurus kesesuaian identitas, jika tidak diindahkan juga, beri sanksi tegas,” tegas Irwanto.

Irwanto berujar dengan masih adanya dugaan ASN ber-KTP luar, potensi daerah untuk mendapatkan tambahan anggaran transfer akan mengecil. “Harus ada upaya responsif secapatnya dari pihak yang berkompeten,” kata dia.

Sejumlah kalangan turut berkomentar, bagaimana mungkin mereka menikmati fasilitas daerah, menerima gaji daerah, tapi tidak mendukung secara administratif? Ini bentuk ketidakpedulian dan kurangnya komitmen terhadap pembangunan daerah.

Jika tidak segera diatasi, kebocoran ini akan terus berlanjut, dan Banggai Kepulauan akan terus kehilangan haknya atas tambahan dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membangun daerah.

Editor : Nomo
Sumber : Banggairaya.id

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bacaan Lainnya

Mendes PDT Dorong Penguatan Desa Tematik Berbasis Potensi Lokal di Banggai

14 April 2026 - 08:30 WITA

Laut Sama Nasib Berbeda, Nelayan Tradisional dan Bayang-Bayang Kapal Pajeko di Banggai Kepulauan

8 April 2026 - 08:04 WITA

Gegera Token Listrik, Pria di Kombutokan Totikum Aniaya Istri hingga Bersimbah Darah

7 April 2026 - 19:38 WITA

Jaga APBN, Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi dan Efisiensi di Berbagai Sektor

20 Maret 2026 - 17:05 WITA

Musrenbang RKPD, Wabup Ablit Tekankan Pentingnya Sinergitas Antara Pemda dan DPRD

12 Maret 2026 - 20:46 WITA

BBM Subsidi Tak Naik Sampai Idulfitri

11 Maret 2026 - 17:29 WITA

Rekomendasi Artikel di Ekonomi