Menu ✖

Otomatis
Berita Terkini

Banggai Laut

Kepala BPTD Sulteng Tantang Pemkab Banggai Laut Rintis Jalur “Segitiga Emas” Feri Rute Banggai Laut — Baturube — Kolonadale

badge-check

Kepala BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Kelas II Sulawesi Tengah Mangasi Sinaga diwawancarai awak media diatas Feri KMP Teluk Tolo pada lauching perdana penyebrangan Banggai-Paisu Lamo-Dungkean (Foto : Istimewa) Perbesar

Kepala BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) Kelas II Sulawesi Tengah Mangasi Sinaga diwawancarai awak media diatas Feri KMP Teluk Tolo pada lauching perdana penyebrangan Banggai-Paisu Lamo-Dungkean (Foto : Istimewa)

BANGGAI TERKINI, Labobo – Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Tengah, Mangasi Sinaga, menantang Pemerintah Kabupaten Banggai Laut untuk merintis jalur segitiga emas yang menghubungkan Banggai Laut–Baturube–Kolonodale.

Jalur ini dinilai strategis dalam memperkuat konektivitas dan distribusi logistik antarwilayah di Sulawesi Tengah.

Mangasi menegaskan, inisiatif tersebut merupakan langkah jangka panjang yang penting agar Banggai Laut tidak hanya menjadi penonton dalam rantai suplai logistik menuju kawasan industri Morowali dan Morowali Utara.

Kepala BPTD Sulteng Mangasi Sinaga pada launching perdana feri rute Banggai-Paisu Lamo-Dungkean (Foto : Nomo/BanggaiTerkini)

Padahal, kawasan industri tersebut menampung jutaan penduduk dan tenaga kerja, sementara kebutuhan logistiknya hingga kini masih banyak disuplai dari Sulawesi Selatan dan Pulau Jawa, disisi lain wilayah geografis masih lebih dekat Banggai Laut. “Apa kita rela hanya jadi penonton saja,” ujar Mangasi Sinaga kepada awak media di Feri KMP Teluk Tolo, Selasa (13/1/2025).

Ia menjelaskan, dalam konsep segitiga emas tersebut, Pemkab Banggai Laut tidak perlu terlebih dahulu membangun pelabuhan baru. Menurutnya, pelabuhan yang ada saat ini sudah cukup memadai untuk mendukung konektivitas laut antarwilayah.

Meski begitu Ia mengaku perencanaan awal lokasi berada di Moilong, Kabupaten Banggai. Namun, karena infrastruktur pelabuhan di wilayah tersebut belum tersedia, maka untuk titik lintasan sementara bisa diarahkan ke Baturube.

“Artinya, dalam konsep segitiga emas ini kita tidak perlu membangun pelabuhan baru terlebih dahulu. Kita bisa memanfaatkan pelabuhan yang sudah ada, yakni Pelabuhan Banggai Laut, Pelabuhan Kolonodale, dan Pelabuhan Baturube,” katanya.

Launching Perdana KMP Teluk Tolo di Desa Paisu Lamo, Kec. Labobo (Foto : Nomo/BanggaiTerkini)

Mangasi menambahkan, langkah selanjutnya adalah memperkuat koordinasi antar kepala daerah agar jalur tersebut dapat segera direalisasikan. Koordinasi diperlukan antara Bupati Banggai Laut, Bupati Banggai, Bupati Morowali Utara, Bupati Morowali, serta Gubernur Sulawesi Tengah.

“Pelabuhan sudah siap, tinggal cari kapalnya, atau kita uji coba pakai kapal yang ada ini,” pungkasnya.

Penulis : Nomo
Editor : –

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Bacaan Lainnya

Bupati Sofyan Serahkan Bantuan Sosial di Dusun Tengkel Paisulamo Labobo

7 Okt 2026 - 18:46 WITA

Bupati Sofyan Serahkan Bantuan Sosial di Dusun Tengkel Paisulamo Labobo

Hendak Transaksi Sabu-Sabu, Pemuda Asal Ponding-Ponding Tinangkung Utara Diciduk Polisi

7 Okt 2026 - 15:14 WITA

Hendak Transaksi Sabu-Sabu, Pemuda Asal Ponding-Ponding Tinangkung Utara Diciduk Polisi

Bupati Sofyan Kaepa Tunjuk Sartono Katung Jadi Pj Kades Sonit

7 Okt 2026 - 14:49 WITA

Bupati Sofyan Kaepa Tunjuk Sartono Katung Jadi Pj Kades Sonit

Bupati Sofyan Kaepa Serahkan SK Pj Kades Sonit Bokan Kepulauan dan Pj Kades Persiapan Bolitan Banggai Utara

7 Okt 2026 - 14:45 WITA

Bupati Sofyan Kaepa Serahkan SK Pj Kades Sonit Bokan Kepulauan dan Pj Kades Persiapan Bolitan Banggai Utara

Resmi Jabat Kapolda Sulteng, Ini Rekam Jejak Karier Irjen Rizal Irawan Lulusan Akabri 1995

5 Okt 2026 - 19:43 WITA

Resmi Jabat Kapolda Sulteng, Ini Rekam Jejak Karier Irjen Rizal Irawan Lulusan Akabri 1995

APBN 2027 : Pemerintah Pusat Resmi Tanggung Gaji PPPK Daerah, Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen Ditunda

30 Sep 2026 - 13:21 WITA

APBN 2027 : Pemerintah Pusat Resmi Tanggung Gaji PPPK Daerah, Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen Ditunda
Rekomendasi Artikel di Ekonomi