Seluruh tersangka disangka telah melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Terkait perkiraan kerugian keuangan negara, Abdul Qohar menyampaikan hasil perhitungan sementara penyidik memperkirakan sekitar Rp 1,98 triliun.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung menambahkan nilai kerugian sebesar Rp 1,98 triliun masih sebatas perkiraan yang dilakukan oleh tim jaksa penyidik.
Kejagung memastikan akan terus melakukan perhitungan kerugian keuangan negara secara riil dengan melibatkan para ahli. “Itu sedang berlangsung,” tegasnya.
Dari hasil penyidikan dan penetapan tersangka selama dua bulan, Kapuspenkum mengatakan, perencanaan tindak pidana korupsi pada Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbudristek sudah direncanakan sebelum tahun anggaran 2020-2022.
“Bahkan sebelum yang bersangkutan masuk di kabinet,” ujar Kapuspenkum.
Sementara terkait jumlah tersangka, Kapuspenkum menjelaskan, Penyidik JAM PIDSUS baru menyampaikan penetapan dua orang tersangka yang menjalani masa penahanan di Rutan Salemba dan satu orang lainnya ditetapkan sebagai tahanan kota .
Untuk Tersangka JT, lanjut Kapuspenkum, informasi yang dihimpun menunjukan bahwa yang bersangkutan saat ini tidak berada di Indonesia.
Selama proses pemeriksaan, penyidik sudah tiga kali melakukan pemanggilan kepada JT selaku saksi secara patut. “Namun yang bersangkutan tidak mengindahkan pemanggilan tersebut,” ungkap Kapuspenkum (Kejagung)
