Pangkas Anggaran, Jangan Korbankan Petani, Nelayan, dan Rakyat Kecil

Redaksi

17 Feb 2025 - 10:23 WITA

Perbesar

BANGGAI TERKINI, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Karantina Indonesia dan Kepala Badan Pangan Nasional.

Rapat yang digelar di Gedung DPR RI ini membahas hasil rekonstruksi anggaran kementerian dan lembaga mitra kerja untuk Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyetujui efisiensi anggaran di berbagai sektor, antara lain yaitu Kementerian Pertanian sebesar Rp10,28 triliun (35,01% dari total anggaran), Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2,12 triliun (34,09% dari total anggaran), Kementerian Kehutanan sebesar Rp1,21 triliun (23,6% dari total anggaran), Badan Karantina Indonesia sebesar Rp395,88 miliar (27,87% dari total anggaran), dan Badan Pangan Nasional sebesar Rp160,9 miliar (48,76% dari total anggaran).

Politisi PKS ini menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus tetap menjamin kesejahteraan rakyat, terutama sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan yang menjadi penopang ekonomi masyarakat.

“Kita perlu memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak mengorbankan program-program prioritas yang berdampak langsung bagi petani, nelayan, dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini,” ujarnya.

Facebook Comments Box