“Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR,” kata Puan usai menghadiri peluncuran buku Olly Dondokambey di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Seperti diketahui, sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8) besok. Setidaknya ada empat kelompok yang akan menyampaikan aspirasi dengan tuntutannya masing-masing.
Mengenai hal ini, Puan mengimbau masyarakat yang akan melakukan aksi demo untuk menjaga ketertiban. “Jangan sampai (ada kericuhan), lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” sebut mantan Menko PMK tersebut.
Sementara soal niat perwakilan aksi demo yang ingin bertemu pimpinan DPR, Puan menyatakan pihaknya terbuka terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. “Hari-hari ini kami pimpinan DPR, kemudian pimpinan AKD, pimpinan Komisi, bergantian untuk bisa bertemu dengan masyarakat yang memang ingin melakukan audiensi dengan kami,” jelas Puan.
Selain pimpinan, DPR juga memiliki alat kelengkapan dewan (AKD) di bidang masing-masing yang juga biasa menerima aspirasi. Puan mengatakan, pimpinan DPR maupun AKD bergantian menerima audiensi masyarakat. “Dan secara bergantian kami menemui masyarakat yang ingin bertemu,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Untuk itu, Puan mengatakan tidak menutup kemungkinan pimpinan DPR akan menemui peserta aksi demo di DPR. “Ya pimpinan DPR bisa saja (menemui peserta aksi demo), hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu,” ungkap Puan.
Sebagai informasi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa hari ini menggelar audiensi bersama perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI).
Hari ini pimpinan DPR RI dan Komisi VI DPR RI juga menerima audiensi karyawan PT Pos Indonesia untuk mendorong kepastian pembayaran gaji yang mengalami keterlambatan. Persoalan tersebut menyangkut sekitar 31 ribu karyawan dan 28 ribu pensiunan Pos Indonesia.
Tak hanya itu, pimpinan DPR bersama perwakilan alat kelengkapan dewan (AKD) pun terus menerima aspirasi mengenai RUU Perampasan Aset. Termasuk audiensi dengan perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati pada Senin (24/8) lalu. “Sampai saat ini kan Komisi III masih menerima masukan-masukan dan semuanya itu tentu saja akan kami lakukan sesuai dengan mekanisme-nya,” tutup Puan. (aha)
