BANGGAI TERKINI, Jatinangor – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Muhamad Aris Susanto mengikuti rapat koordinasi (rakor) dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu 29 Oktober 2025.
Rakor yang digelar oleh Kemendagri tersebut diikuti oleh Sekda dan Kepala Bappeda Se-Indonesia dan dibuka langsung oleh Mendagri Tito Karnavian.
Sejumlah kementerian dan lembaga diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Bappenas, Kementerian Pendidikan, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, dan Kantor Staf Presiden (KSP) hadir memaparkan materi kepada para peserta yang hadir.
Sekda Aris Susanto menyampaikan, kegiatan itu sangat penting untuk Kabupaten Banggai Kepulauan sebab menjadikan evaluasi pelaksanaan program tahun 2025 serta menyusun langkah sinkronisasi program tahun 2026. Selain itu, untuk menjaga konsistensi arah pembangunan antara pusat dan daerah salah satunya Pemda Banggai Kepulauan.
Disisi lain, Ia menyebut rakor ini diharap menjadikan Banggai Kepulauan mampu menyesuikan tantangan dinamika kebijakan keuangan nasional ditengah rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh Kemenkeu di 2026 nantinya.
Mendagri Tito Karnavian dalam arahanya membahas betapa krusial peran Sekda dan Kepala Bappeda dalam menjaga ritme pemerintahan daerah. “Sekda merupakan jantung birokrasi yang menentukan jalannya roda pemerintahan di daerah,” jelas Tito melalui kanal Youtube resmi Kemendagri.
“ASN (Aparatur Sipil Negara) tertinggi saya sampaikan tadi, the highest civil servant, di pemerintahan itu ya para Sekda,” imbuhnya.
Adapun salah satu kinerja Pemda yang dievaluasi Mendagri yakni mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengingatkan, masih banyak daerah yang memiliki pendapatan tinggi namun tidak mampu membelanjakan secara optimal. Ia membeberkan realisasi APBD sejumlah daerah yang perlu diatensi, termasuk mengapresiasi daerah yang realisasinya baik.
Mendagri menjelaskan, pendapatan daerah yang tinggi menunjukkan kinerja andal dari Sekda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). “Belanja yang tinggi menunjukkan koordinasi yang baik oleh para kepala daerah mengoordinasikan kepala dinasnya. Dia ngecek mana yang sudah belanja, mana yang lemot segala macem dia dorong,” terangnya.
Mendagri mengingatkan pentingnya belanja pemerintah karena dapat menghidupkan sektor swasta, sehingga ekonomi tumbuh dengan baik. Belanja pemerintah juga dapat meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat, sehingga daya beli mereka menguat.
Di sisi lain, Mendagri juga membahas dinamika dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) agar pengalihan TKD mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Dengan demikian, Pemda tetap mampu menjalankan tugas sesuai Undang-Undang (UU), termasuk menyangkut pelayanan dasar.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menjelaskan berbagai strategi yang perlu dilakukan Pemda dalam menghadapi dinamika TKD, khususnya dalam menyongsong tahun anggaran 2026. Pertama, Pemda perlu melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan maupun perawatan sarana dan prasarana kantor.
Kedua, Pemda diimbau menggali potensi pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah. Kemudian, Pemda juga dapat menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan berusaha dan mendorong efektivitas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga.
Ketiga, Mendagri meminta Pemda memanfaatkan program-program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Menurutnya, sinergi dengan agenda nasional akan memperkuat pembangunan daerah.
Keempat, Mendagri mendorong lahirnya inovasi dan terobosan kreatif di setiap daerah untuk meningkatkan pendapatan. Ia mencontohkan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) yang membuka peluang ekspor tanaman hortikultura ke Singapura. Inovasi tersebut dinilai mampu menggerakkan perekonomian lokal sekaligus memperluas akses pasar internasional. (Kemendagri)
Penulis : Nomo
Editor : –
