Sejumlah kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan turut mengawal capaian Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, setiap unit kerja perlu menjaga koordinasi serta memperkuat kerja sama yang telah dibangun, antara lain dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Kementerian PPN/Bappenas.
“Saya harapkan untuk kerja sama yang sudah kita bangun, walaupun kerja sama dengan KPK kita masih baru di enam provinsi, selanjutnya nanti akan bergerak ke provinsi lain. Teman-teman yang belum didatangi atau belum di-_launching_ kerja sama KPK dan Pemerintah Daerah, tentunya sudah bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan di provinsi-provinsi sebagai pelaksana,” ujarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, pelaporan kinerja perlu dilakukan secara tepat waktu dan diperbarui secara berkala agar perkembangan pelaksanaan program dan anggaran dapat dipantau secara efektif. Seluruh unit kerja juga diminta disiplin dalam menyampaikan laporan dan memperbarui data pada Sistem Kendali Mutu Pelaksanaan Anggaran (SKMPP).
“Jangan lelah untuk memberikan pelaporan yang update untuk memudahkan kita dalam membaca kinerja Bapak/Ibu semua. Pembaruan sistem pelaporan secara berkelanjutan diharapkan dapat semakin memudahkan pemantauan kinerja secara real-time,” ujar Andi Tenri Abeng.
Kegiatan yang berlangsung secara daring ini diikuti oleh sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir. (AR/YZ)
