Menu ✖

Otomatis
Berita Terkini

Ekonomi

Transfer ke Daerah Ditambah, Mendagri Pastikan Gaji PPPK Daerah Aman

badge-check

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian Perbesar

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

BANGGAI TERKINI, Makassar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian memastikan, pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah kini berada dalam posisi aman setelah pemerintah pusat menyetujui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp18,9 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito Karnavian melalui keterangan resmi, di sela-sela acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026).

Menurut Mendagri Tito, langkah itu diambil guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau perumahan tenaga kerja PPPK oleh pemerintah daerah akibat keterbatasan fiskal daerah.

Mendagri mengungkapkan,  alokasi tambahan dana tersebut diprioritaskan bagi 540 pemerintah daerah yang mengalami kendala anggaran. “Saya sudah perjuangkan. Sudah bertemu langsung dengan Keuangan, pernah ketemu Presiden, sehingga kemudian diberikan tambahan TKD sebesar Rp18,9 triliun untuk 540 daerah,” ujar Tito Karnavian.

Dukungan dari pusat tersebut disambut baik oleh pemerintah daerah. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, berharap skema penganggaran PPPK ke depan dapat diintegrasikan secara berkelanjutan dalam skema Dana Alokasi Umum (DAU).

Menurutnya, peran tenaga PPPK sangat penting dalam menopang pelayan publik dasar di kawasan daerah. “Karena biar bagaimana, mereka banyak yang difungsikan untuk tenaga kependidikan, guru, banyak juga untuk tenaga kesehatan, dan tentu masih sangat dibutuhkan,” kata Andi Sudirman.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menggodok usulan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu pemerintah daerah yang kesulitan fiskal dalam membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  “Mungkin salah satu usulnya adalah PPPK itu bisa dibantu diselesaikan melalui DAU. Tetapi, tentu ini belum pasti, dan masih dalam penggodokan formulanya serta menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan,” Kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto, melalui keterangan resmi, 5 Agustus 2026 lalu.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Bacaan Lainnya

Transfer Pusat Masih Dominasi Pendapatan Kabupaten Banggai Laut TA 2027

10 Nov 2026 - 18:38 WITA

Transfer Pusat Masih Dominasi Pendapatan Kabupaten Banggai Laut TA 2027

Fraksi Berkarya Sejahtera Soroti Ketergantungan Fiskal Pusat dan Konsistensi APBD dan RPJMD

10 Nov 2026 - 18:05 WITA

Fraksi Berkarya Sejahtera Soroti Ketergantungan Fiskal Pusat dan Konsistensi APBD dan RPJMD

Menko Kumham Imipas: Penyadapan Presiden Terindikasi Makar

5 Nov 2026 - 00:16 WITA

Menko Kumham Imipas: Penyadapan Presiden Terindikasi Makar

Penyadapan terhadap Presiden Berpotensi Membahayakan Keselamatan Negara

4 Nov 2026 - 21:20 WITA

Penyadapan terhadap Presiden Berpotensi Membahayakan Keselamatan Negara

Indikasi Makar dalam Kasus Penyadapan Presiden Masih Didalami

4 Nov 2026 - 20:18 WITA

Indikasi Makar dalam Kasus Penyadapan Presiden Masih Didalami

Menko Yusril Tegaskan Penahanan Tiga Perwira Tinggi Polri Terkait Dugaan Penyadapan Ilegal Sesuai Prosedur Hukum

4 Nov 2026 - 18:13 WITA

Menko Yusril Tegaskan Penahanan Tiga Perwira Tinggi Polri Terkait Dugaan Penyadapan Ilegal Sesuai Prosedur Hukum
Rekomendasi Artikel di Nasional