Menu

Otomatis
Berita Terkini

Nasional

Soal Dokter Umum Bisa Operasi Caesar, DPR RI : Kita Bicara Nyawa, Tidak Boleh Kompromi!

badge-check

Soal Dokter Umum Bisa Operasi Caesar, DPR RI : Kita Bicara Nyawa, Tidak Boleh Kompromi! Perbesar

BANGGAI TERKINI, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritisi rencana Kementerian Kesehatan yang ingin memberikan pelatihan pada dokter umum di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menangani layanan kebidanan dan operasi caesar. Menurutnya, tindakan operasi caesar tidak bisa sembarangan dilakukan oleh tenaga medis yang tidak memiliki kualifikasi.

Netty mengingatkan bahwa keselamatan pasien dan standar profesi medis tidak boleh dikompromikan. “Persalinan, apalagi yang membutuhkan tindakan operasi, adalah proses medis berisiko tinggi,” ujar Netty Prasetiyani Aher dalam keterangan rilisnya, di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

“Dokter spesialis obgyn menempuh pendidikan dan pelatihan lama untuk memiliki keahlian penanganan operasi. Pelatihan singkat bagi dokter umum tidak bisa serta merta menggantikan itu,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyatakan bahwa pelatihan ini bertujuan agar dokter umum di daerah 3T dapat menangani kasus-kasus darurat. Terutama mengingat masih banyaknya kematian ibu melahirkan akibat tidak tersedianya dokter spesialis di daerah terpencil.

Hal yang tengah mencuri perhatian publik adalah kasus yang dialami seorang calon ibu di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang ibu hamil bernama Maria Yunita (36), meninggal dunia usai gagal dioperasi saat akan melahirkan anak pertamanya.

Alasannya, di RSUD TC. Hillers, Maumere tidak ada dokter spesialis anestesi sehingga operasi cesar tidak bisa dilakukan. Pihak RSUD TC Hillers sempat membuat rujukan, namun pihak UGD memberitahukan bahwa RSUD Larantuka juga tidak memiliki dokter spesialis anestesi. Selain itu, ruangan ICU di RSUD Larantuka, Kabupaten Flores Timur juga sedang dalam tahap renovasi.

Pihak rumah sakit kemudian akan merujuk korban lagi ke RSUD Lewoleba di Kabupaten Lembata yang harus menyeberang laut. Namun setelah dilakukan konsultasi dengan dokter di RSUD Lewoleba, pertimbangan kondisi pasien yang harus menyeberangi laut dan perjalanan sekitar tiga jam akan sangat berisiko, rujukan ke RSUD Lewoleba pun akhirnya dibatalkan.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Bacaan Lainnya

Sinkronisasi Data, Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendagri Sepakati Pengintegrasian NIB dan NOP

11 Agu 2026 - 20:42 WITA

Sinkronisasi Data, Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendagri Sepakati Pengintegrasian NIB dan NOP

Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendagri Teken Surat Edaran Bersama, Verifikasi BPHTB Dipercepat Jadi 3 Hari

11 Agu 2026 - 20:40 WITA

Menteri ATR/Kepala BPN dan Mendagri Teken Surat Edaran Bersama, Verifikasi BPHTB Dipercepat Jadi 3 Hari

Menteri Nusron Tutup Ruang Gerak Mafia Tanah Melalui Transformasi Pelayanan Pertanahan

11 Agu 2026 - 20:37 WITA

Menteri Nusron Tutup Ruang Gerak Mafia Tanah Melalui Transformasi Pelayanan Pertanahan

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi 5,29 Persen Perlu Didorong Sektor Swasta

9 Agu 2026 - 18:07 WITA

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi 5,29 Persen Perlu Didorong Sektor Swasta

KKP Pastikan Kesiapan SDM Pengelola Koperasi Nelayan Merah Putih

9 Agu 2026 - 18:03 WITA

KKP Pastikan Kesiapan SDM Pengelola Koperasi Nelayan Merah Putih

Kejaksaan Negeri Banggai Laut Pantau Setiap Pemberitaan Terkait Temuan BPK Sulteng

8 Agu 2026 - 19:40 WITA

Kejaksaan Negeri Banggai Laut Pantau Setiap Pemberitaan Terkait Temuan BPK Sulteng
Rekomendasi Artikel di Peristiwa