BANGGAI TERKINI, Banggai – Sebuah dinamika kecil tapi bermakna mencuat dari pinggiran Banggai Laut, Pulau Jodoh, Desa Nggasuang, Bokan Kepulauan. Seorang warga, bernama Yulianti Selong, sempat menyuarakan keresahannya di media sosial terkait pelayanan kesehatan di sub desa itu.
Namun yang mengejutkan, unggahan tersebut mendadak hilang dari linimasa media sosial. Tak lama berselang, sang ibu justru mengganti narasi sosial medianya dengan pujian terhadap pelayanan kesehatan di wilayah yang sebelumnya ia kritik.
Unggahan pertama Ibu Yulianti Selong mengkritik fasilitas kesehatan di sub desa Nggasuang, pulau jodoh yang saat ini telah dihapus (Ist)
Kejadian ini tak luput dari sorotan publik dan wartawan. Banyak pihak menduga ada tekanan dari oknum tertentu, termasuk dari pemerintah desa setempat, yang berupaya “membungkam” suara kritik warganya.
Merespons hal ini, Ketua DPRD Banggai Laut, Patwan Kuba angkat bicara dengan nada tenang namun mengayun penuh makna. “Pejabat publik yang digaji dari uang negara itu tugasnya melayani masyarakat. Lantas boleh dikritik? Ya, boleh!,” tegas Patwan Kuba kepada media BanggaiTerkini, Senin 16 Juni 2025.
Ia menyinggung bahwa insiden penghapusan unggahan Ibu Yulianti tidak seharusnya terjadi, terlebih jika diikuti perubahan sikap yang terkesan tidak natural.
Unggah klarifikasi Ibu Yulianti, perubahan sikap mendadak ini, publik menduga, Ibu Yulianti ditekan untuk menghapus kritikannya (Ist)
“Kejadian di Sub Desa Pulau Jodoh, mengenai postingan Ibu Yulianti, tidak perlu berakhir seperti ini. Biar kepala Puskesmas so turun tangan,” tambah Patwan dengan emoticon senyum penuh makna.
Lebih lanjut, Legislator tiga periode itu menilai bahwa kritik semestinya tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai bahan evaluasi bagi pejabat publik.
“Bagi saya, kritik itu nutrisi. Mungkin rasanya pahit, sulit ditelan, tapi itu pengingat: kita ini kerja betul atau tidak? Jangan ada pembungkaman, apalagi kalau kritiknya bagus dan membangun,” ujar Alumni Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado tersebut.
Ia juga menyinggung soal alasan klasik yang kerap dijadikan tameng dalam pelayanan publik yakni soal jarak dan anggaran.
“Jangan alasan jarak jauh atau dana tidak ada. Kan kepala desa waktu mencalonkan diri tahu kondisi wilayahnya, dan dia punya visi-misi. Jangan setelah terpilih, ketika ada kritik, langsung alergi,” ujar Patwan, mengingatkan dengan halus namun tegas.
Sebagai penutup, Ia berpesan kepada seluruh kepala desa, Camat dan Pejabat di Banggai Laut, termasuk lembaga DPRD untuk bekerja dengan sepenuh hati agar kepercayaan masyarakat tidak tergerus oleh sikap-sikap defensif terhadap kritik.
“Jalan satu-satunya agar tidak kena kritik ya kerja maksimal. Ini zaman sudah canggih, orang bebas bicara, selama untuk kebaikan bersama, mari kita dengar dan perbaiki,” pungkasnya.
Penulis : Nomo
Editor : –
