BANGGAI TERKINI, Banggai – Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Banggai Laut, IPTU I Kadek Putra Trisnawa, S.H., M.H., angkat bicara menyikapi pemberitaan terkait rencana praperadilan oleh tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap pelapor berinisial JA.
IPTU Kadek menegaskan bahwa informasi mengenai rencana praperadilan tersebut, dirinya telah menghubungi Penasihat Hukum (PH) yang bersangkutan. “Setelah dapat berita rencana praperadilan itu, sejak pagi saya hubungi Pak Iswanto (Pak Is) selaku PH mereka (tersangka) guna memastikan apa informasi itu benar atau tidak,” ujar IPTU Kadek saat dikonfirmasi di ruang kerja Kantor Polres Banggai Laut, Kamis (12/11/2026).
Menurut Kadek, Pak Is juga merasa kaget dan menyatakan bahwa baik dirinya selaku kuasa hukum maupun kliennya tidak pernah membicarakan atau mengambil langkah hukum praperadilan.
“Saya hubungi PH para tersangka, Pak Iswanto kaget dengan berita rencana praperadilan,” tuturnya.
“Sampai hari ini, saya sebagai PH maupun klien saya tidak pernah membahas terkait dengan praperadilan itu. Makanya tadi saya menerima kiriman berita itu dan kaget juga, ini sumbernya dari mana?,” ujar Kadek menirukan keterangan penasihat hukum tersebut.
Selain menepis isu praperadilan, Kasat Reskrim juga mengklarifikasi perihal barang bukti surat pernyataan yang sempat disorot. Ia menegaskan bahwa sejak awal pembuatan laporan polisi hingga proses penyidikan berjalan saat ini, pelapor (JA) tidak pernah melampirkan surat pernyataan yang dimaksud dalam materi pemberitaan.
“Dari awal laporan masuk sampai saat ini surat pernyataan yang dimaksud tidak ada dalam lampiran,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, IPTU Kadek turut meluruskan informasi terkait penunjukan penasihat hukum yang mendampingi para tersangka guna menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dasar hukum (legal standing) dalam penunjukan penasihat hukum antara tersangka JA dengan tiga btersangka lainnya.
Dalam kasus dengan tersangka Jamil, Penasihat hukum (Pak Is) ditunjuk langsung oleh pihak penyidik kepolisian. Hal ini dilakukan karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku, untuk ancaman pidana di atas lima tahun ketentuan mewajibkan pendampingan hukum, penyidik wajib menyediakan dan menunjuk penasihat hukum jika tersangka tidak menghadirkan kuasa hukum sendiri saat pemeriksaan.
“Karna JA tidak memiliki PH maka penyidik menyediakan dan menunjuk PH untuk mendampingi JA,” jelas Kasat Reskrim Kadek.
Sedangkan untuk tiga tersangka lainnya yang mana Pak Iswanto juga sebagai PH. Kasat Reskrim mengatakan bahwa itu merupakan penunjukan langsung dari para tersangka itu sendiri.
“Jadi tidak ada dugaan main mata seperti yang sempat beredar di dalam grup whatsapp,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kehadiran Pak Is sebagai penasihat hukum bagi JA murni merupakan prosedur wajib dari penyidik guna memastikan hak-hak hukum tersangka terpenuhi selama proses pemeriksaan, sementara pendampingan pada perkara lainnya murni berdasarkan penunjukan langsung dari para tersangka.
Sedangkan itu, salah satu PH dari tiga tersangka, Sandy A. Pattiwael, S.H., M.H, saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp menyampaikan bahwa tentang praperadilan masih dalam wacana.
“Kami masih wacanakan pembacaan setiap poin per poin dulu. Namun jika perlu maka kami lakukan praperadilan,” ujarnya.
“Semua berjenjang tidak serta merta langsung, di pelajari matang dulu,” tuturnya.
Selaku PH, Sandy menegaskan dalam waktu dekat pihaknya akan meminta untuk gelar khusus. “Kami akan meminta itu,” pungkasnya. ***
