“Dukungan Kecil” Ala Pejabat PAUD Menelanjangi Dikpora Banggai Laut

BANGGAI TERKINI, Banggai – Dugaan praktik pungli di tubuh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Banggai Laut kini bukan lagi sekadar desas-desus. Berita yang diterbitkan berbagai media lokal di Banggai Laut sibuk diklarifikasi. Meski demikian justru klarifikasi itu membuka tabir dari dalam tubuh Dikpora sendiri.

Dalam pernyataannya disalah satu media Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Elce, alih-alih membantah Ia justru mengakui secara terbuka dan terang-terangan adanya “bentuk dukungan kecil” atau “dukungan wajar” dari dana Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) ke staff bidang Paud.

Kumpulkan Pengurus Organisasi Keagamaan Islam di NTB, Menteri Nusron Ajak Kerja Sama Selesaikan Sertipikasi Tanah Wakaf

Redaksi

21 jam

“Sama dengan dia akui ini, mau partisipasi atau apapun itu pungli BOS ataupun BOP kan sudah punya pos peruntukan ini memang budaya korupsi yang dianggap halal,” ujar sumber media ini yang juga pemerhati pendidikan.

Kalimat sederhana itu sontak menjadi pengakuan terbuka yang menampar logika sehat birokrasi. Sebab, istilah “dukungan kecil” atau “dukungan wajar” hanyalah cara halus menyebut setoran alias potongan dari dana yang seharusnya 100 persen diterima untuk sekolah.

Wamen Ossy Saksikan Penyerahan Denda Administratif Rp11,4 Triliun oleh Satgas PKH sebagai Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Redaksi

21 jam

“Staff teknis itu sudah digaji tidak ada alasan dorang difasilitasi lewat anggaran program pendidikan. Ini jelas bentuk kejahatan yang di anggap wajar,” tukas dia.

Kini dugaan pungli di Dikpora Banggai Laut tidak lagi dilakukan sembunyi-sembunyi, tapi sudah sistematis dan menjadi rahasia umum yang dibungkus kata “dukungan kecil” dan dianggap wajar oleh Dikpora.

Muhammad Saleh Gasin Terima Mandat Bentuk Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Banggai Kepulauan

Redaksi

9/04/2026

Dengan pernyataan itu tentu Kejaksaan Negeri Banggai Laut tak bisa tinggal diam, turun tangan dan memanggil seluruh pejabat di Dikpora untuk diperiksa secara menyuluruh adalah solusi menghentikan budaya ini.

“Kenapa budaya ini menjadi tidak aneh di Dikpora bisa dipastikan pimpinan OPDnya lalai atau tidak mau tahu, kami minta APH turun audit,” tegasnya.

Korupsi APBDes, Eks Kades Matanga Aryando Divonis 3,6 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp569 juta

Redaksi

8/04/2026

Sebagai informasi Pungli atau pungutan liar, adalah suatu tindakan meminta sejumlah uang atau imbalan lain oleh aparatur negara atau pihak lain, tanpa dasar peraturan yang sah, dalam proses pelayanan publik atau urusan administratif.

Penulis : Nomo
Editor : –