BANGGAI TERKINI, Parigi – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banggai Laut, Muhammad Lutfi Badar, menerima penghargaan dari Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam Apel Kesiapsiagaan HUT ke-106 Pemadam Kebakaran (Damker), HUT ke-73 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), dan HUT ke-63 Satlinmas di Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (15/5/2025).
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Lutfi Badar dalam meningkatkan kinerja Satpol PP Banggai Laut dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Dalam upacara yang dihadiri ratusan personel dari berbagai kabupaten/kota ini, Gubernur Sulteng Anwar Hafid bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dan membacakan sambutan resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Namun, di akhir sambutan, Gubernur juga menyampaikan sejumlah instruksi penting yang menjadi arah kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Saya menginstruksikan kepada seluruh bupati yang belum memiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan agar dalam waktu satu tahun ke depan segera membentuknya sebagai dinas mandiri, terpisah dari Satpol PP,” tegas Anwar.
Menurutnya, semakin meningkatnya kasus kebakaran menuntut kesiapsiagaan dan profesionalisme yang lebih tinggi dari unit Damkar. Dengan berdirinya dinas khusus, pelayanan kebencanaan dapat dilakukan lebih cepat dan optimal. Pemerintah Provinsi sendiri, lanjut Anwar, akan segera mengusulkan perda pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan tingkat provinsi yang berdiri sendiri.
Gubernur Anwar Hafid juga menyoroti peran krusial Satpol PP dalam menjaga kewibawaan pemerintah daerah. Ia menegaskan, kekuatan dan otoritas kepala daerah sangat tergantung pada kemampuan Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah (perda).
“Kita sering membuat perda, tapi implementasinya lemah. Salah satunya karena peran Satpol PP belum diberdayakan secara maksimal. Banyak yang menganggap mereka hanya pengawal rumah jabatan, padahal mereka adalah penegak hukum daerah,” ujarnya.
Sebagai mantan Kasat Pol PP di Kabupaten Luwu Timur pada 2005–2006, Anwar Hafid menuturkan pengalamannya dalam membentuk pasukan yang disiplin dan tangguh. “Saya pernah latih anggota saya selama tiga bulan di barak militer. Mereka keluar sebagai aparat yang paham betul tugas penegakan perda dan siap turun ke lapangan,” kenangnya.
Untuk itu, ia berencana mengundang seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah untuk membahas keseragaman tunjangan dan kesejahteraan Satpol PP. Tujuannya adalah agar tidak ada kesenjangan antar kabupaten/kota, serta memperkuat solidaritas dan profesionalisme lintas daerah.
“Tidak boleh ada yang tinggi, ada yang rendah. Satpol PP harus mendapat hak dan pelatihan yang sama, agar mereka bekerja dengan bangga dan dihormati,” ujarnya.
Apel Kesiapsiagaan tersebut diikuti oleh ratusan personel dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.***
Editor : Nomo
