BANGGAI TERKINI, Banggai– Dalam rangka mengamankan dan menertibkan aset negara, Pemerintah Daerah Banggai Laut bersama dengan Kantor Pertanahan Banggai Laut menggelar Sosialisasi Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP). Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Laut, pada Kamis (18/6/2026).
Acara sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan basis data aset tanah milik instansi pemerintah yang akurat, mutakhir, dan akuntabel. Dengan tertibnya administrasi pertanahan, diharapkan seluruh aset negara dapat terlindungi dari potensi penyalahgunaan serta mendukung percepatan pembangunan daerah.
Bupati Banggai Laut, Sofyan Kaepa dalam sambutannya menegaskan bahwa inventarisasi aset merupakan langkah krusial.
Ia menyebut tanah merupakan salah satu aset paling mendasar dan bernilai tinggi bagi instansi pemerintah. di atas tanah tersebut berdiri berbagai fasilitas pelayanan publik mulai dari gedung kantor dinas, fasilitas sarana pendidikan, infrastruktur umum, hingga pusat layanan kesehatan masyarakat seperti puskesmas yang tersebar di wilayah kepulauan banggai laut ini.
oleh karena itu, penatausahaan aset tanah milik pemerintah daerah dan instansi vertical harus dilakukan secara serius. kehadiran program inventarisasi data tanah instansi pemerintah (intip) dari kementerian atr/bpn ini adalah instrumen krusial yang membantu kita memetakan, mengidentifikasi, dan meregistrasikan koordinat serta data tekstual tanah pemerintah secara terintegrasi.
data yang valid dan akurat bukan sekadar urusan administratif belaka. data pertanahan yang kuat adalah benteng utama untuk memastikan kepastian hukum, meminimalisir risiko sengketa lahan atau klaim sepihak di kemudian hari, sekaligus menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran.
“Saya melihat program intip ini bukan hanya menjadi tugas kantor pertanahan semata. keberhasilan inventarisasi ini sangat bergantung pada keterbukaan, sinergi, dan kerja sama aktif selaku pengguna barang dan pengelola aset daerah,”ucapnya.
untuk itu, Ia instruksikan kepada badan pengelolaan dan aset daerah (BPKAD), dinas-dinas terkait, para camat, hingga para kepala puskesmas untuk memberikan dukungan penuh. sediakan data dukung secara transparan, bantu petugas lapangan dalam menunjukkan batas-batas fisik tanah, serta koordinasikan setiap kendala yang dihadapi secara cepat dan kolaboratif. transparansi dan kelengkapan data pertanahan ini akan memperkuat posisi hukum atas aset daerah.
“Kegiatan Inventarisasi ini penting untuk memetakan, mengidentifikasi, dan meregistrasikan koordinat serta data tekstual tanah pemerintah secara terintegrasi. Data yang valid dan akurat bukan sekadar urusan administratif belaka. Data pertanahan yang kuat adalah benteng utama untuk memastikan kepastian hukum, meminimalisir Risiko sengketa lahan atau klaim sepihak di kemudian hari, sekaligus menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran,” jelasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kejaksaan Negeri Banggai Laut, Para Camat, serta instansi terkait lainnya. Selain itu kegiatan diisi dengan pemaparan materi oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Banggai Laut, Angga Azirana Pramono, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banggai Laut, Charlie Immanuel Manasye Simamora, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif.
Pemerintah Daerah Banggai Laut berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Kantor Pertanahan guna merampungkan pendataan seluruh aset pemerintah di wilayah Kabupaten Banggai Laut. (AA)
