Menu

Mode Gelap
APBD Banggai Laut Tembus Rp775 Miliar di 2025, Konsisten Naik di 4 Tahun Kebelakang 360 Jemaah Haji Kloter Pertama BPN 7 Asal Sulawesi Tengah Dilepas ke Tanah Suci Presiden Prabowo Serukan Persatuan Dunia Islam dan Tindakan Nyata Dukung Palestina Indonesia-Australia Tegaskan Komitmen Kemitraan Strategis untuk Wujudkan Perdamaian dan Kemakmuran Regional Presiden Prabowo dan PM Albanese Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan hingga UMKM Kunjungan Perdana Pasca Terpilih Kembali, PM Albanese Disambut Meriah di Istana Merdeka Jakarta

Berita Utama

Sidang Sengketa Pilkada Bangkep di MK, Harli Muin Sebut Kampanye Rusli-Serfi Gunakan Fasilitas Negara

badge-check


					Harli Muin (berdiri) selaku kuasa hukum Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 109/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, pada Senin (1/13) di Ruang Sidang Panel 3 MK. (Foto : Humas MK) Perbesar

Harli Muin (berdiri) selaku kuasa hukum Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 109/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, pada Senin (1/13) di Ruang Sidang Panel 3 MK. (Foto : Humas MK)

BANGGAI TERKINI, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Banggai Kepulauan (PHPU Bup Banggai Kepulauan) pada Senin (13/1/2025).

Perkara Nomor 109/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Nomor Urut 4 Sugianto dan Hery Ludong.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Harli Muin selaku kuasa hukum menerangkan KPPS tidak memperbolehkan pemilih pendukung Pemohon melaksanakan hak pilih karena tidak membawa KTP.  Sedangkan, KPPS di TPS lain memperbolehkan pemilih pendukung Paslon Nomor Urut 1 (Rusli Moidadi – Serfi Kambey) melaksanakan hak pilih meski tidak membawa KTP dan Biodata penduduk.

“Terdapat diskriminasi yang mana pendukung Pemohon dipersulit jadi bagi mereka yang tidak membawa KTP hanya membawa C Pemberitahuan itu tidak diberi kesempatan memilih sedangkan pendukung pasangan nomor urut 1 hanya membawa C Pemberitahuan tanpa membawa KTP diberi kesempatan untuk memilih. Menurut kami ini sangat diskriminatif,” sebut Harli.

Kemudian, Harli juga menyebut, Paslon Rusli Moidadi dan Serfi Kambey menggunakan fasilitas negara dalam kampanye atas bantuan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

“Padahal penggunaan Fasilitas Negara yang dilarang dalam UU No.10/2016. Konstitusi mengatur bagi peserta pemilu dalam pelaksanaan pemilu supaya adil bagi peserta pemilu. Adil bagi peserta pemilu. Selain menggunakan fasilitas negara, pasangan Rusli Moidadi – Serfi Kambey menggunakan sarana ibadah dalam berkampanye.” jelas Harli.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 683 Tahun 2024, yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024, khususnya terkait dengan Pasangan Calon Rusli Moidadi dan Serfi Kambey.

Pemohon juga meminta agar KPU Kabupaten Banggai Kepulauan segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan ketentuan tidak melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Rusli Moidadi dan Serfi Kambey.*** (Humas MK)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bacaan Lainnya

APBD Banggai Laut Tembus Rp775 Miliar di 2025, Konsisten Naik di 4 Tahun Kebelakang

16 Mei 2025 - 18:04 WITA

Alhamdulillah, Sempat Batal Karena Efisiensi Anggaran Pusat, Pelabuhan Bungin Kembali Dibangun, Anggaran Rp64 Miliar

5 Mei 2025 - 12:27 WITA

Sekitar 500 Orang Perwakilan Sama Bajau Banggai Laut, Pilih Aklamasi Patwan Kuba Sebagai Ketua KKS

4 Mei 2025 - 12:45 WITA

Musda Keluarga Suku Sama Banggai Laut, Sofyan Kaepa : Saya Jatuh Cinta dengan Suku Sama

3 Mei 2025 - 19:58 WITA

Serahkan 68 SK CPNS, Bupati Sofyan Kaepa: Jangan Hanya Dua Tahun Sudah Minta Pindah

2 Mei 2025 - 12:37 WITA

Perdana Periode Kedua, Bupati Sofyan Kaepa Lakukan Pelantikan Pejabat, Ini Daftarnya!

29 April 2025 - 11:06 WITA

Rekomendasi Artikel di Banggai Laut