BANGGAI TERKINI, Bangkep – Rembuk Agraria Pesisir Bersama Nelayan Tradisional dan Nelayan Kecil Banggai Kepulauan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Banggai Kepulauan resmi dibuka oleh Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, S.T., M.T., AIFO, pada Rabu, 4 November 2026, bertempat di Desa Kinandal, Kecamatan Liang.
Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan antara pemerintah, nelayan tradisional, nelayan kecil, perempuan pesisir, dan berbagai unsur masyarakat untuk membicarakan persoalan serta masa depan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Banggai Kepulauan.
Rembuk tersebut dihadiri lebih dari 500 peserta yang berasal dari berbagai wilayah Banggai Kepulauan. Kehadiran ratusan peserta menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap persoalan perlindungan wilayah tangkap, keberlanjutan sumber daya laut, dan masa depan kehidupan nelayan.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Zona Tengah Bakamla RI, Laksamana Pertama Bakamla Teguh Prasetya, S.T., M.M., CHRMP; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Yopie I.M. Patiro, S.H., M.H.; Sekretaris Jenderal KNTI, Niko Amrullah; serta Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Muh. Aris Susanto, S.E., M.E.
Turut hadir kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Kapolsek Liang, Camat Liang, para kepala desa se-Kecamatan Liang, serta perwakilan nelayan tradisional, nelayan kecil, perempuan pesisir, dan masyarakat pesisir.
Nelayan dan Pemerintah Duduk Bersama Membicarakan Persoalan Pesisir
Dalam pelaksanaannya, Rembuk Agraria Pesisir tidak hanya menjadi agenda pertemuan seremonial, tetapi juga ruang dialog untuk mempertemukan pengalaman masyarakat nelayan dengan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kehidupan masyarakat pesisir.
Berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan nelayan menjadi perhatian dalam forum tersebut. Di antaranya perlindungan wilayah tangkap tradisional, keberlanjutan sumber daya perikanan, praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan, aktivitas penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan zona, serta pentingnya akses dan distribusi kebijakan yang berkeadilan bagi nelayan tradisional dan nelayan kecil.
Persoalan tersebut penting untuk dibicarakan mengingat sebagian besar kehidupan masyarakat Banggai Kepulauan memiliki hubungan erat dengan laut. Bagi nelayan, laut bukan sekadar tempat mencari ikan, melainkan ruang hidup yang menjadi sumber penghidupan keluarga dan diwariskan dari generasi ke generasi.
Karena itu, pengelolaan wilayah pesisir dan laut perlu melibatkan masyarakat nelayan sebagai pihak yang paling dekat dengan wilayah tersebut. Pengetahuan, pengalaman, dan aspirasi nelayan harus menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan.
Lebih dari 500 Peserta, Lahir Komitmen Bersama
Salah satu hasil penting dari pelaksanaan Rembuk Agraria Pesisir ini adalah lahirnya kesepahaman dan komitmen bersama antara unsur pemerintah, masyarakat nelayan, dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan nelayan tradisional dan nelayan kecil di Banggai Kepulauan.
Komitmen ini menjadi titik awal untuk membangun kerja bersama dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat pesisir. Perlindungan nelayan tidak cukup hanya melalui program bantuan, tetapi juga membutuhkan kepastian dan perlindungan ruang tangkap, pengawasan terhadap aktivitas perikanan, keberlanjutan ekosistem laut, serta kebijakan yang memberikan ruang dan keadilan bagi nelayan kecil.
Kehadiran unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam forum ini juga membuka ruang komunikasi yang lebih luas. Persoalan yang selama ini dihadapi nelayan dapat dibicarakan bersama sehingga penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak sesuai dengan kewenangannya.
KNTI: Komitmen Harus Ditindaklanjuti dengan Langkah Nyata
Bagi DPD KNTI Banggai Kepulauan, pelaksanaan Rembuk Agraria Pesisir merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi masyarakat nelayan dalam memperjuangkan perlindungan ruang hidup dan wilayah tangkap mereka.
Rembuk ini juga menjadi pengingat bahwa nelayan tradisional dan nelayan kecil bukan sekadar penerima program pembangunan. Mereka merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan keberlanjutan wilayah pesisir Banggai Kepulauan.
Oleh karena itu, komitmen yang telah dibangun melalui forum ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk koordinasi, kerja sama, pengawasan, dan kebijakan nyata yang memberikan perlindungan kepada masyarakat nelayan.
DPD KNTI Banggai Kepulauan berharap ruang dialog seperti ini tidak berhenti pada satu kegiatan, tetapi dapat terus dibangun sebagai ruang komunikasi antara nelayan dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pesisir.
Menjaga Laut, Melindungi Ruang Hidup Masyarakat
Banggai Kepulauan merupakan daerah kepulauan yang memiliki ketergantungan besar terhadap sumber daya laut. Laut dan pesisir bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menyimpan nilai sosial, budaya, dan sejarah kehidupan masyarakat.
Di tengah berbagai tantangan pengelolaan sumber daya laut, perlindungan terhadap nelayan tradisional dan nelayan kecil menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat kepulauan.
Melalui Rembuk Agraria Pesisir di Desa Kinandal, sebuah pesan bersama kembali ditegaskan: pembangunan pesisir harus berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat yang hidup dan menggantungkan penghidupannya pada laut.
