BANGGAI TERKINI, Banggai – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut mulai menggodok APBD 2027.
Dalam pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Selasa (10/11/2026). Fraksi Berkarya Sejahtera memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Daerah.
Juru bicara Fraksi Berkarya Sejahtera, Munawan M. Mude menegaskan APBD tidak boleh dipandang sebatas dokumen administratif belaka. Menurutnya, dokumen tersebut merupakan instrumen kebijakan fiskal utama yang menentukan arah pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta tolok ukur kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang menentukan arah pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta sejauh mana kehadiran pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Munawan saat menyampaikan pandangan fraksinya.
Dalam pandangan Fraksi Berkarya Sejahtera menyoroti persoalan mendasar terkait kapasitas keuangan daerah. Mereka menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai Laut masih sangat terbatas dalam menopang kebutuhan pembangunan secara mandiri.
Tingginya tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dinilai mempersempit ruang fiskal daerah. Akibatnya, fleksibilitas pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan secara mandiri menjadi sangat terbatas dan rentan terhadap dinamika keuangan pusat.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Semakin besar ketergantungan daerah terhadap transfer, semakin terbatas pula fleksibilitas pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan secara mandiri,” katanya.
Selain aspek fiskal, fraksi ini juga mengingatkan pentingnya konsistensi antara alokasi APBD 2027 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Laut Tahun 2025–2029. Setiap program dan kegiatan yang dirancang di dalam anggaran diwajibkan memiliki garis linier yang jelas terhadap sasaran dan indikator kinerja pembangunan.
Fraksi Berkarya Sejahtera mewanti-wanti agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dengan alokasi anggaran riil di lapangan. “Jangan sampai terjadi ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan,” tutur Nawan.
Sebagai bentuk penguatan kualitas perencanaan, pemerintah daerah juga didorong agar membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Seluruh aspirasi masyarakat yang diserap melalui mekanisme Musrenbang, masa reses anggota DPRD, hingga forum konsultasi publik diminta agar diakomodasi dan dipertimbangkan secara matang dalam struktur anggaran tahun 2027 mendatang.
Penulis : Nomo
Editor : –
